Kapolda Bali, Irjen Polisi, I Made Mangku Pastika
Di berbagai kota besar, eksistensi (ada dan hidupnya) kaum urban selalu terusik karena dianggap sebagal salah satu biang kerok timbulnya permasalahan di kota-kota besar. Bali sebagai tempat tujuan pariwisata dunia dengan magnet ‘bergelimang dolar’ tentu menjadi daya tarik bagi investor dan kaum urban.
Hanya saja, generalisir tudingan tersebut, tak seutuhnya diterima secara akal sehat, tetapi harus dipilah dan dipilah-pilah lagi. Sebab, tidak semua kaum urban melakukan tindakan kriminalitas. Kapolda Bali, Irjen Polisi, I Made Mangku Pastika menilai, lazimnya kaum urban di manapun berada tentu telah berperan menimbulkan masalah, baik soal kependudukan, pemukiman, kesehatan, hukum maupun tindakan kriminalitas.
“Oleh karenanya perlu diambil solusi terpadu, sistematik dan realistis untuk mengatasi masalah urbanisasi ini. Tidak semua kaum urban melakukan tindakan kriminalitas tetapi mereka yang tidak memiliki pekerjaan justru cenderung belih berperan,’’ tegas Mangku Pastika di sela-sela Lights ON Bali, di GOR Ngurah Rai, Denpasar.
Pastika mengakui, adanya sejumlah kawasan pemukiman kumuh yang tidak memenuhi syarat, baik di Denpasar atau ibu kota kabupaten lainnya di Bali. Kerja sama seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan suasana aman, wajib digalakkan. Artinya, masalah keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi juga pekerjaan semua lapisan masyarakat.
Di tempat terpisah, Kahumas Polda Bali, Komisaris Besar Polisi, Pengasihan Gaut mengatakan, benar adanya kaum urban kadang membuat masalah. Karena itu perlu ditertibkan terutama setelah bom Bali dan ditambah belum ketemunya 5 orang pelaku bom. Hal inilah yang menyebabkan kepolisian fokus melakukan pengecekan identitas dan pengawasan keluar masuk kaum urban ke Bali. Kelengkapan identitas, wajib bagi kaum urban yang ingin masuk Bali, karena identitas kartu tanda penduduk (KTP) bukan segalanya
Gaut menilai, 66 dari 81 orang yang ditahan karena kasus narkoba justru dilakukan oleh penduduk dari luar Bali. ‘’Ini salah satu indikasi dan bukti bahwa memang cukup signifikan kaum urban melakukan kriminalitas di Bali. Walaupun begitu, kepolisian tidak pernah membedakan etnisitas, kaum urban atau lokal. “Yang terpenting, pasal berapa yang dia langgar, ancaman hukuman apa, berapa tahun hukumannya. Pihak kepolisian berbicara pasal bukan etnisitas,” tegas Gaut. (Yuli Ekawati & Beny Uleander/KPO EDISI 61/MINGGU I JULI 2004)
Di berbagai kota besar, eksistensi (ada dan hidupnya) kaum urban selalu terusik karena dianggap sebagal salah satu biang kerok timbulnya permasalahan di kota-kota besar. Bali sebagai tempat tujuan pariwisata dunia dengan magnet ‘bergelimang dolar’ tentu menjadi daya tarik bagi investor dan kaum urban.
Hanya saja, generalisir tudingan tersebut, tak seutuhnya diterima secara akal sehat, tetapi harus dipilah dan dipilah-pilah lagi. Sebab, tidak semua kaum urban melakukan tindakan kriminalitas. Kapolda Bali, Irjen Polisi, I Made Mangku Pastika menilai, lazimnya kaum urban di manapun berada tentu telah berperan menimbulkan masalah, baik soal kependudukan, pemukiman, kesehatan, hukum maupun tindakan kriminalitas.
“Oleh karenanya perlu diambil solusi terpadu, sistematik dan realistis untuk mengatasi masalah urbanisasi ini. Tidak semua kaum urban melakukan tindakan kriminalitas tetapi mereka yang tidak memiliki pekerjaan justru cenderung belih berperan,’’ tegas Mangku Pastika di sela-sela Lights ON Bali, di GOR Ngurah Rai, Denpasar.
Pastika mengakui, adanya sejumlah kawasan pemukiman kumuh yang tidak memenuhi syarat, baik di Denpasar atau ibu kota kabupaten lainnya di Bali. Kerja sama seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan suasana aman, wajib digalakkan. Artinya, masalah keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi juga pekerjaan semua lapisan masyarakat.
Di tempat terpisah, Kahumas Polda Bali, Komisaris Besar Polisi, Pengasihan Gaut mengatakan, benar adanya kaum urban kadang membuat masalah. Karena itu perlu ditertibkan terutama setelah bom Bali dan ditambah belum ketemunya 5 orang pelaku bom. Hal inilah yang menyebabkan kepolisian fokus melakukan pengecekan identitas dan pengawasan keluar masuk kaum urban ke Bali. Kelengkapan identitas, wajib bagi kaum urban yang ingin masuk Bali, karena identitas kartu tanda penduduk (KTP) bukan segalanya
Gaut menilai, 66 dari 81 orang yang ditahan karena kasus narkoba justru dilakukan oleh penduduk dari luar Bali. ‘’Ini salah satu indikasi dan bukti bahwa memang cukup signifikan kaum urban melakukan kriminalitas di Bali. Walaupun begitu, kepolisian tidak pernah membedakan etnisitas, kaum urban atau lokal. “Yang terpenting, pasal berapa yang dia langgar, ancaman hukuman apa, berapa tahun hukumannya. Pihak kepolisian berbicara pasal bukan etnisitas,” tegas Gaut. (Yuli Ekawati & Beny Uleander/KPO EDISI 61/MINGGU I JULI 2004)
.jpg)
