Tampilkan postingan dengan label Ketenagakerjaan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ketenagakerjaan. Tampilkan semua postingan

Senin, Mei 12, 2008

Beny Uleander

Virus Kutukan Klasik

Peluang pasar dan kunci sukses. Itulah dua topik hangat bidang ekonomi yang kini tengah tren di kalangan tua dan muda. Banyak buku telah beredar yang berupaya mengupas tuntas dari berbagai sudut pandang tentang rahasia sukses, kiat-kiat bisnis dan meretas manajemen usaha yang sehat, kokoh, dan dinamis. Perusahaan-perusahaan papan atas hingga kelas “sandal jepit” mengirim calon-calon manajernya mengikuti seminar-seminar smart yang membahas konsep manajer dan kepemimpinan yang tangguh di era global.

Ternyata di dalam lalu lintas literatur dan seminar yang menggodok ilmu kesuksesan maupun seni menjual terdapat satu virus kutukan klasik. Apalagi kalau bukan “omelan” tentang rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di saat “peradaban marketing kapitalisme” membutuhkan tenaga kerja outsourching yang handal, lagi-lagi SDM Indonesia selalu kalah masuk bursa kerja internasional. Itulah sebabnya mengapa kini manufaktur raksasa dengan brand mashyur membangun offshoring –pembukaan pabrik-pabrik perwakilan sebuah produk— jarang melirik Indonesia. Sebaliknya produsen hanya membidik potensi pasar Indonesia sebagai lahan empuk perdagangan produk mereka. Selain pertumbuhan penduduk yang mencengangkan, mental dan budaya konsumsi orang Indonesia amat menggiurkan.

Bukan berarti manusia Indonesia bodoh dan pandir. Kita adalah cucu dari leluhur terhormat yang telah menghidupi peradaban gemilang masa lalu. Warisan nilai-nilai adat yang imanen (luhur, satria, suci, manusiawi) hingga artefak kebudayaan amat mengagumkan. Dan, ada segelintir anak-anak genius dari rahim bumi pertiwi yang tersebar di berbagai kolong langit dengan keahlian di bidang tertentu. Sungguh sayang rezim yang berkuasa tidak memiliki komitmen merekrut ataupun mengundang mereka berbagai ilmu di kampung halamannya. Mereka lebih merasa nyaman dan cocok mengeksplorasi bakat dan talentanya di negeri orang. Itu berarti ada peluang bagi generasi mendatang menjadi angkatan pembaharuan yang superhebat bagi Republik ini. Asalkan, atribut-atribut pendidikan yang sudah kedaluwarsa dicopot dari kurikulum maupun “mainstream” pendidikan nasional.

Tiang-tiang pendidikan formal di negeri ini kerap dituding turut memperkeruh kompetisi kualitas SDM. Pertumbuhan ekonomi maupun daya saing kita terpuruk di kancah internasional. Pola-pola pengajaran sekolah yang “mencuci otak” siswa untuk melihat dunia selebar ruang kelas sudah saatnya tinggalkan. Padahal anak bisa menimba hikmah kehidupan dari realitas alam yang terberi. Demikian pula jurus-jurus menghafal teori dan kunci-kunci jawaban soal ujian nasional harus dilihat sebagai tragedi kecelakaan intelektualitas. Ruang kecerdasan dan kemandirian dalam berpikir untuk memecahkan sebuah persoalan telah hilang dari ‘sel-sel otak’ anak didik. Sebab sejak pendidikan dasar daya nalar siswa telah dibekukan dengan kebiasaan menghafal rumus-rumus mati. Kesuksesan pendidikan dikerdilkan dengan glamoritas gelar akademik ketimbang kehebatan otak kanan dan kiri membedah persoalan hidup, menata kepribadian dan merumuskan masa depan diri.

Harapan akan perubahan arah hidup bangsa ini tidak dimulai dengan melontarkan kutukan demi kutukan kepada generasi tua dari Orde Lama hingga Reformasi. Setiap generasi ditakdirkan oleh hukum sejarah untuk menulis kisahnya sendiri. Itulah hukum perubahan (the law of change) yang tidak dapat dibantah. Dan, skenario membantah maupun menolak perubahan adalah bagian dari perubahan itu sendiri. Tentunya kita berubah menjadi makin terbelakang atau makin progresif. Amatlah tepat bila generasi tua untuk belajar kembali kepada generasi muda yang dinamis. Atau sekurang-kurangnya, salah satu kunci berubah menuju istana kesuksesan adalah belajar memikirkan masa depan. Bukanlah saatnya lagi generasi tua mendikte generasi muda. Zaman telah berubah, termasuk di panggung perpolitikan nasional. Calon-calon pemimpin tua yang direstui DPP yang dihuni kalangan tua kalah telak dalam pemilihan langsung gubernur maupun bupati/walikota di beberapa daerah.

Pada tepian fakta lain, calon-calon manajer yang sukses adalah kalangan yang selalu merasa gelisah akan kemapanan status sosial dan ekonomi. Sehingga gairah dan nafsu belajar merupakan menu harian. Entah belajar menciptakan sesuatu yang baru ataupun belar dari jalan-jalan sukses perusahaan tertentu. Pemimpin harus bisa menciptakan sesuatu yang baru di jaman yang baru dan dengan semangat yang baru (the law of cause and effect).

Akhirnya kita berharap tokoh-tokoh pemimpin maupun manajer muda tidak terperosok dalam ketidakfokusan generasi sebelumnya (the law of justice). Dan, para pemimpin tua entah di organisasi swasta maupun birokrasi tak ada salahnya untuk terus memimpin asalkan memiliki semangat muda dan peka membaca perubahan zaman. Tantangan dan cobaan hanya bisa dilalui oleh perusahaan maupun negara yang cermat mengantisipasi perubahan itu sendiri. Musuh hanya bisa dikalahkan dengan belajar mengenal seluk beluk kelemahannya. Sudahkah kita mengindentifikasi “musuh-musuh sosial” yang bersemayam di dalam diri, organisasi, institusi, masyarakat dan negara? Saatnya kita depak virus klasik: lari dari tugas dan tantangan hanya karena tidak mau belajar dan merasa sudah pandai. (Beny Uleander/KPO EDISI 151/MEI 2008)

Read More

Rabu, Desember 05, 2007

Beny Uleander

Penyakit Kambuhan

Robert Owen (1771-1858) dijuluki anak ajaib dari Welsh, Skotlandia. Pengusaha tekstil ini terobsesi membangun surga bagi para pekerjanya. Ia mendirikan rumah yang bagus bagi karyawan, 10 jam kerja sehari, anak-anak tidak boleh bekerja dan harus bersekolah yang baik dan tidak ada hukuman badan. Ia mendukung serikat pekerja, koperasi produsen dan konsumen. Owen sosok kapitalis yang penuh kasih.
Dalam koridor prinsip ekonomi dan sosial yang sehat, ia tertarik membentuk masyarakat utopian New Harmony pada 4 Juli 1826 dengan mengumumkan kebebasan dari hak milik, agama yang irasional dan perkawinan. Sayang dua tahun eksperimennya gagal total. Ia ditipu dan dicurangi. Seperlima harta kekayaannya ludes.
Sosok Robert Owen tergolong langka di jagat industri era merkantilisme yang bertumpu pada penumpukan emas dan perak kala itu. Di era ini, kaum kapitalis tidak lagi dipahami sebagai sosok pengusaha dengan berbagai anak perusahaan dan jaringan perdagangan yang luas. Juga bukan figur entrepreneur dengan kibasan dollar yang mampu membeli lahan pertanian yang luas untuk perkampungan industri. Kini, kaum kapitalis telah mengalami evolusi. Mereka memang kaya tetapi tanpa merintis suatu usaha fisik yang memeras keringat. Mereka adalah para fund manager yang bermain di pusaran bursa saham. Itulah kaum kapitalis modern.
Jumlah uang yang beredar di dunia 10 kali lebih besar dari asset dan sumber daya alam yang ada. Kalau para fund manager ini serakah mereka bisa seenak perut menggerus alam hingga dunia bangkrut. Sementara transaksi penjualan saham di dunia setiap hari mencapai 2 triliun dollar. Setiap tahun 600 triliun dollar. Sedangkan transaksi perdagangan riil setiap tahun 10 triliun dollar, seperenam puluhnya. Sungguh fantastik.
Dunia kini dalam genggaman para fund manager. Mereka tampil nyecis dengan pikiran tunggal: bagaimana menggandakan uangnya tanpa kerja nyata. Di Amerika, mereka memiliki uang 1 triliun dollar dan dengan margin trading 10 kali ganda. Mereka bisa memanfaatkan 120 triliun dollar dana sudah sanggup menggoyang ekonomi negara mana saja. Tahun 1997, negara-negara Asia sudah merasakan betapa sakitnya ‘jotosan’ para fund manager ini.
Di tengah keterpurukan perekonomian Indonesia saat ini, para kritikus ekonomi praktis mengeluarkan pernyatan keras. Presiden SBY harus berani merombak kabinet dan mendongkel para menteri yang condong berkiblat kepada spekulasi para fund manager. Memang, persoalan perbaikan ekonomi bangsa ini tidak sebatas dengan saling menyalahkan atau saling tuding swasta dan pemerintah atau rakyat dengan penguasa.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia tidak perlu terlalu berharap pada ‘ belaskasih’ para fund manager. Ini suatu pelajaran berharga bahwa pembangunan ekonomi negeri ini tidak bertumpu total pada dana para donatur. Tidak semua fund manager ketularan virus humanitarian dari Robert Owen. Buktinya upaya pembebasan utang luar negeri negara-negara miskin masih dipaksakan dan setengah hati.
Barangkali pemikiran ekonom Skotlandia, Adam Smith penulis The Wealth of Nations (terbit 9 Maret 1776) tentang perdagangan bebas dan kemakmuran layak disimak kembali. Argumen Profesor dari Skotlandia ini bahwa produksi dan perdagangan adalah kunci untuk membuka ‘kemakmuran negara’. Dengan kata lain sumber kemakmuran ada pada diri sendiri bukan dari pemberian dana para donatur. “Kemakmuran sebuah bangsa bukan hanya berasal dari emas dan peraknya, tetapi juga dari tanahnya, gedung-gedungnya, dan segala macam barang-barang yang dapat dikonsumsi (hal 418).
Kemakmuran harus diukur dari seberapa baik rumah, baju dan makanan yang dimiliki oleh penduduk. Pada 1763 Smith mengatakan,” Kemakmuran sebuah negara terjadi jika semua kebutuhan dan fasilitas untuk hidup tersedia dengan harga murah”.
Intinya, pemerintah atau negara perlu memberi kebebasan ekonomi kepada rakyat.
Pada simpul ini kita bisa memetakan kembali eksistensi pasar tradisional sebagai ‘ladang’ ekonomi masyarakat kelas bawah yang kini kian terpinggirkan dalam kebijakan pemerintah, dihadang pembangunan supermarket, dikepung ruko dan dikitari outlet.
Padahal sebagai pusat perdagangan rakyat kecil, pasar tradisional harus terus ditata dengan konsep yang lebih apik mengacu pada prinsip “One Stop Shopping”. Berarti pasar yang kumuh, kotor atau terlantar lantas digusur dan dibangun supermarket. Sayang. Pedagang kecil akan terpinggirkan. Rasanya berlebihan bila pusat-pusat perdagangan di kota diabaikan perannya. Namun ada sinyalemen pemerintah pusat sampai daerah masih dijangkiti sebuah penyakit kambuhan yaitu: kebanggaan semu di atas pembangunan semu. Laporan pertumbuhan ekonomi sampai 6 % tetapi kog pengangguran meningkat dan kemiskinan merajalela. Dari mana dan bagaimana asumsi pertumbuhan ekonomi yang dipakai pemerintah.
Apakah tingkat pertumbuhan dilihat dari keberhasilan menarik investor menanamkan modalnya? Penyakit ‘mercusuar’ ini akar kebangkrutan Republik. Untuk apa pemerintah mati-matian memproteksi pasar demi keuntungan investor sementara hak-hak dan kepentingan warga dilangkahi. Untuk apa mati-matian membebaskan lahan untuk pembangunan mal atau perkantoran sedangkan di saat krisis para pemodal pindah ke luar negeri dan mencari sasaran baru di negara lain.
Dalam persoalan pasar tradisional, pemerintah daerah kabupaten/kota hendaknya menancap komitmen menjaga eksistensi pasar rakyat ini lewat cakar perda dan deregulasi. Itu yang diharapkan rakyat kecil. Selama ini para pedagang kecil sering digusur dan diusir tanpa penyelesaian akhir yang memuaskan. Terkesan anak-anak bangsa yang kebetulan menjadi pemerintah miskin kreativitas dan inovasi. Mungkin di bangku sekolah sudah terbiasa memilih jawaban ujian A-B-C atau D. Tanpa termotivasi mencari jawaban alternatif: K-H-U atau R.
Kunci eksistensi pasar tradisional ada pada itikad pemerintah memberikan rakyat ruang gerak dalam membangun perekonomian. Bukan cuma kepada para pemilik modal besar atau pedagang kelas atas. Itulah makna terdalam pesan Adam Smith: kebebasan ekonomi secara adil dan merata adalah kunci pertumbuhan ekonomi riil. Semoga, pemerintah tidak didera korupsi kolusi atau nepotisme yang kerap kambuh. (Beny Uleander/KPO EDISI 88)
Read More

Selasa, Agustus 15, 2006

Beny Uleander

Kuli Kontrak

Mendengar kata kuli kontrak, ingatan kita mela­yang jauh akan wajah suram ratusan bahkan puluhan ribu ­orang Indonesia yang dipekerjakan penjajah Belanda di perkebunan besar Sumatera dan sebagian lagi di Suriname, Amerika Tengah, yang juga menjadi daerah jaja­han Belanda.
Nasib mereka memang amat mengenaskan. Pekerjaan berat harus dilakoni sepanjang hari. Sementara upah yang diterima jauh dari cukup. Mereka tidak memiliki surat jaminan kerja apalagi jaminan keselamatan. Kisah tragis mereka terungkap setelah seorang opsir Belanda menulis buku Max Havelaar yang membeber kisah pedih kuli kontrak di Pulau Jawa. Lapar, kurang makan dan asupan gizi.
Ceritera kuli kontrak kembali mencuat di abad 21 ketika terjadi kasus PHK 12 tenaga sekuriti (saptam) salah satu cabang BCA. Mereka mengadu ke Sekretariat DPP Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) di Jakarta. Semula lamaran mereka dituju kepada BCA tetapi mereka dire­krut oleh perusahaan brooker CV Multi Jaya Lestari (MJL). Mereka bukan karyawan BCA dan tanpa sepengetahuan mereka, selama bekerja di BCA gaji mereka dipotong 20% oleh MJL. Itulah nasib kuli kontrak, dipecat tanpa pesangon dan tiada penghargaan sedikitpun atas karya dan prestasi mereka.
Rasanya teramat kasar menyanding kata kuli kontrak dan kuli karir. Lebih enak kedengaran ala eufemisme disebut pekerja kontrak dan pekerja karir. Keduanya sama-sama pekerja di sebuah perusahaan, lembaga atau orga­nisasi tertentu. Namun status kerjanya berbeda. Pekerja kontrak bekerja berdasarkan kesepakatan kontrak soal gaji dan masa bekerja. Jika salah satu klausul dilanggar, maka ada pihak yang dituding menyalahi kesepakatan kontrak. Perjanjian kontrak pun berakhir atau direvisi ulang. Sementara, pekerja karir merujuk pada karyawan atau pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan/lembaga/korporasi secara permanen. Mereka bisa saja awalnya cleaning servis lalu naik karirnya menjadi satpam. Berkat pelatihan dan proses belajar, karirnya merangkak naik jadi tenaga administrasi. Bila menunjukan prestasi, dedikasi dan kreatifitas, mereka dipromosikan menjadi kepala biro kepegawaian. Intinya, kuli kontrak bekerja tanpa ada kesempatan mengembangkan karir.
Dalam dunia kerja perusahaan/swasta ada pembagian bertahap dalam proses perekrutan karyawan atau pekerja. Setelah tahapan tes penerimaan lewat wawancara dan ujian tertulis atau lisan, seorang karyawan mendapat status pekerja sementara (masa uji-coba/training) bisa selama 3 bulan, 6 bulan atau 9 bulan. Jarang ada perusahaan yang memperlakukan masa training selama setahun. Saat trai­ning adalah moment untuk mengenal dunia kerja, ada kesigapan dan pengorban waktu untuk belajar lebih keras bidang kerja yang digeluti. Sebab, ada hal-hal teknis yang tidak didapat di bangku kuliah. Bila lulus training, karyawan bersangkutan menandatangani konrak kerja, bisa selama 6 bulan atau setahun. Bila bakat dan kemampuannya terus berkembang serta dinilai manajemen bisa memperkuat kinerja perusahaan, biasanya pekerja bersangkutan diangkat menjadi karyawan tetap.
Bekerja di sektor swasta penuh dengan resiko ketidakpastian. Itulah sebabnya, banyak orang tua ‘memaksa’ dan berharap anak mereka lulus tes CPNS. Karena berprestasi atau tidak pasti ada jaminan hari tua. Namun maju mundurnya suatu negara sangat tergantung kepada kinerja dan pengembangan sektor swasta. Moment peringatan HUT Kemerdeaan RI ke-61 adalah saat yang tepat bagi para pe­ngusaha dan pekerja swasta untuk memantapkan jati diri sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi negara.
Meski saat ini, para pekerja di berbagai sektor lagi ketar-ketir akibat iklim ekonomi yang lesu. Bencana alam terus terjadi ‘secara sistematis’ dari Sabang menuju bumi Pa­pua, Merauke. Banyak perusahaan yang terpaksa gulung tikar. Sebagian perusahaan dengan pertimbangan efisiensi biaya operasional merumahkan separuh karyawannya. Di Indonesia, lantunan lagu PHK (pemutusan hubungan kerja) terus membahana di televisi maupun media cetak. Terakhir, pekerja sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang terkesan ‘adem ayam’ tidak luput dari berita buruk PHK.
Rasanya pedih untuk kembali mencari pekerjaan baru. Apalagi bila termakan usia. Ada trend banyak perusahaan lebih merekrut karyawan muda dan baru yang lebih ener­gik dan potensial. Namun setidaknya, ancaman PHK secara internal-personal bisa diminimalisir. Pertama, perusahaan dalam proses PHK pasti akan menyeleksi mana karyawan bermental kuli dan mana yang bermental karir. Ada pergeseran makna antara kuli kontrak dan kuli karir. Dalam perspek­tif prestasi, kuli kontrak adalah karyawan yang bekerja sekedar untuk mencari makan, mengisi waktu ketimbang disebut penganggur dan tidak memiliki inisiatif untuk membesarkan perusahaan. Karyawan kuli adalah virus bagi kemajuan perusahaan dan harus segera dipangkas agar tidak merusak kinerja salah satu sektor swasta. Kedua, bekerjalah dengan mental kuli karir yaitu tipe pekerja yang bekerja untuk pengembangan diri. Mereka menyadari bahwa dunia yang luas ini terdiri dari ribuan kom­penen keterkaitan terselubung yang saling mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Pekerjaan kecil yang dilakukan dengan serius memang tidak bisa dihargai sebatas dengan uang. Namun, ada sebuah visi dan nilai plus bahwa sebentuk pengabdian akan berdampak bagi kesejahteraan orang lain. Contoh, tukang sapu taman yang be­kerja rajin dan tekun meski gajinya kecil. Namun kinerja­nya berpengaruh ‘dalam skala kecil’ yaitu kebersihan dan keindahan. Ada juga dampak pada skala besar. Program kebersihan yang digagas walikota dengan susah payah akhirnya terwujud, dan seterusnya. Sebuah contoh kecil yang mau menegaskan bahwa pekerjaan apapun adalah sebuah investasi masa depan. Sebab, sekarang banyak generasi muda yang sudah diserap dalam bursa kerja atau bekerja di sebuah perusahaan namun menjadi penganggur selubung. Ingat, ukuran prestasi di sektor swasta bukan pada selembar ijasah sarjana tetapi pada torehan prestasi yang diraih. Bila anak bangsa terus bekerja de­ngan mental kuli kontrak maka ia menempatkan diri di barisan terdepan generasi muda kuyu, layu, kehilangan orientasi hidup, sakit-sakitan, ngutang melulu, miskin dan menyu­sahkan banyak orang. Pada saat kita lahir, dunia bergembira. Kini saatnya kita membuat dunia tersenyum dengan kehadiran kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Majulah bangsaku, bangkitlah saudaraku mari kita bersatu hati membangun desa, membangun bangsa!!! (Beny Uleander/KPO Edisi 111/16-31 AGUSTUS 2006)
Read More

Rabu, Februari 15, 2006

Beny Uleander

Jangan Dulu Merasa Hebat, Bung!!!

Pendidikan itu mahal. Menjadi orang pintar pun butuh proses. Belajar lihat, bertanya, membaca dan mendengar adalah simpul pembelajaran yang efektif sekaligus penuh mobilitas otodidak. Karena itu, orang bijak senantiasa menampilkan profil diri dalam kualitas gelas kosong. Bukan gelas yang penuh terisi air. Logika filsafat gelas kosong amat sederhana. Untuk menjadi pandai, terlatih dan bersikap profesional seseorang harus menempatkan diri sebagai individu yang selalu dilanda sebuah gelombang kegelisahan eksistensial dan intelektual. Dengan kedua belah mata pisau bedah ini, seorang individu terpacu menggugat realitas, mempertanyakan seluk-beluk sebuah profesi dan lebih dari itu selalu merasa kurang dan kosong. Ia siapkan dirinya diisi penuh dengan tuangan ilmu kehidupan. 
Demikian pula, sumber daya manusia yang berkualitas dalam sebuah perusahaan ditumbuhkembangkan melalui sebuah proses belajar dan pelatihan yang berjalan kontinyu, sistematis, terprogram dan mengangkat tema-tema lapangan yang akurat, penuh pergulatan masalah orthodoksi dan pergumulan praksis. 
Keengganan untuk belajar bisa terlihat dari hasil karya, daya cipta dan kualitas kerja yang keropos, mudah luntur dan tidak berbobot. Dalam analisis manajemen pemasaran, sebuah produk barang dan jasa diakui dan diterima pasar karena berkualitas. Jadi kualitas bukan hasil pengakuan diri sendiri tetapi lahir dari pengakuan publik. Di sinilah tersembunyi pundi-pundi kebijaksanaan dan kebersahajaan hidup. 
Mengakui kelebihan orang lain sebagai sebuah prestasi ketimbang merasa diri hebat tetapi produk yang ditelurkan tidak matang. Karena itu, jangan dulu merasa hebat Bung. Di atas langit masih ada langit. Memang susah mengajak orang untuk rendah hati belajar dari senioritas, pengalaman terberi, buku dan data riwayat masa silam. 
PT Karya Pak Oles Tokcer gencar menggelar pemantapan karyawan, serangkaian workshop dan kunjungan lapangan demi memotivasi karyawan untuk belajar hingga akhir hayat. Mari belajar bersama sebelum mati tiarap di jurang kebodohan yang diciptakan sendiri. (Beny Uleander/KPO EDISI 99 FEBRUARI 2006)
Read More

Minggu, Agustus 15, 2004

Beny Uleander

Lokomotif Negara

Menelaah kamus Marxisme, kerja adalah suatu panggilan hidup individu dalam suatu negara. Karl Marx melihat, nilai kerja sebagai bentuk tanggung jawab individu atas kelangsungan hidup negara (komunitas sosial). Manusia pekerja adalah rakyat sejati dalam suatu negara. Kegiatan kerja menjadi tuntutan mutlak mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari suatu komunitas.
Dalam visi yang tegas, Marx menempatkan kerja sebagai napas eksistensi negara. Pada akhirnya, masyarakat pekerja diwajibkan jadi penggerak revolusi ketika sumber-sumber produksi dan kekayaaan hayati dipasok dalam gudang rumah tangga segelintir kalangan elite. Dengan begitu, di mata Marx, dunia kerja adalah lahan membenihkan kesadaran sosial tentang keadilan, persamaan nasib dan solidaritas absurd. Hanya saja, konsep Marx ini mengabaikan hakikat kemanusiaan. Begitu bernafsunya Marx mengejar ‘impian revolusi masyarakat tanpa kelas’ sampai-sampai bidang kerja sebagai ajang aktualisasi diri direduksi jadi lokomotif negara sosialis.
Dalam memaknai kerja, Marx sudah maju selangkah dari pemikir Inggris, Imannuel Kant yang memetakan kegiatan kerja sebagai tingkatan terendah perwujudan diri. Bagi Kant, penyempurnaan dunia intelek sebagai bidang pekerjaan terberi bagi setiap manusia yang terlempar ke dunia dari rahim ibu. Marx yang kepincut dengan dunia kaum buruh, lupa bahwa suatu pekerjaan akan menemukan artinya bagi manusia ketika manusia merasakan manfaaat pekerjaan itu bagi dirinya sendiri, dan baru berikutnya bagi dan untuk orang lain. Singkatnya, proses alienasi atau keterasingan antara manusia dan hasil pekerjaannya merupakan efek samping marxisme.
Dalam kajian ini, pekerjaan adalah aktivitas manusia yang dilandasi visi, pentahapan sistematis dan hasilnya pun dirasakan langsung sang pekerja. Amat naïf, jika menyama-ratakan semua aktivitas manusia sebagai pekerjaan. Sejauh, suatu kegiatan itu dirancang dalam terang akal budi dan diwujudkan dalam pola aktivitas, maka seperangkat tindakan disebut pekerjaan. Di sini, aktivitas tanpa konsep adalah kumpulan gerakan kosong. Inilah yang dialami orang yang lupa ingatan alias gila. Sesungguhnya dalam bekerja, manusia mewujudkan eksistensi. Artinya, manusia adalah makhluk pekerja (homo faber). Kreativitas, imajinasi, cita-cita dan visi menjadi roh. Sedangkan bidang kerja menjadi konduktor yang membentuk tubuh pekerjaan.
Secara terminologi, ada kerja intelektual dan kerja fisik. Ternyata, pembagian ini berakibat fatal dalam membentuk mainstream berpikir bahwa aktivitas manusia adalah gerakan-gerakan yang diatur, dikendalikan dan dikehendaki akal. Contoh, pekerja intelektual: dosen, wartawan atau konsultan keuangan. Pekerjaan fisik seperti menjadi pembantu rumah tangga, petani atau pemulung. Lantas, pembagian ini secara keliru memprodusir citra bahwa kerja intelektual lebih bergengsi daripada kerja fisik. Serta-merta, pendidikan di Indonesia diarahkan untuk mencetak SDM yang berkualitas dan siap pakai. Kalau seseorang tidak berkualitas, maka ia harus siap-siap melakukan pekerjaan yang rendah karena kalah bersaing di dunia pekerjaan white colour.
Sadar atau tidak, orang-orang Indonesia yang mengharamkan Marxisme tetapi secara kasat mata menerima pemahaman Marxis tentang dunia kerja sebagai dunia eksistensi warga negara. Tanpa pekerjaan, angkatan penganggur memilih menjadi tamu di negeri orang, dan terus meningkat setiap tahun bagaikan barisan gerbong kereta api yang macet lantaran rel banyak yang terlepas. Artinya, lapangan pekerjaan kian terbatas dan kreativitas pun lumpuh. Banyak sarjana tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan karena ketimpangan dalam pola pikir dialektik antara Marx dan Kant.
Apa yang salah dalam situasi ini? Negara, sistem pendidikan atau ketiadaaan paradigma berpikir tentang kerja sebagai aktualitas diri. Bila konsep kerja sebagai perwujudan diri dimaknai secara esensial maka kisah pengusiran TKI dari Malaysia maupun kabar pemerkosaan para pembantu di negeri jasirah Arab tidak terdengar. Di satu sisi, masyarakat terperangkap dalam dikotomi pekerjaan intelektual dan pekerjaan fisik.
Di sini, paradigma berpikir baru perlu diciptakan, --menghapus pandangan kerja bersih dan kerja kotor. Meski secara geografis Indonesia memiliki wilayah yang luas dan melimpah kekayaan alamnya, tetapi kenapa banyak anak negeri mesti mencari sesuap nasi di negeri orang? Kenapa malu jadi petani dan atau pemulung sampah? Kalau pemulung sampah ditatar menjadi profesional tentang manajemen kerja, bukan tidak mungkin bisa berpelesiran dengan mobil ke mana-mana. Pagi sampai tengah hari tetap menjadi pemulung sampah dengan wawasan baru. Pedagang K5 bila diarahkan untuk menjadi saudagar handal maka dalam perjalanan waktu bakal jadi milyader.
Di negeri ini, masyarakat berpola pikir bahwa para pekerja dan penganggur adalah asset negara. Hanya penganggur, asset yang tidak produktif. Akibatnya, kerangka kebijakan pemerintah cuma fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan. Meski lapangan kerja terbuka lebar tetapi tidak ada kesadaran bahwa kerja adalah aktualisasi diri maka kita tetap menemui orang-orang gila berpenampilan sehat. Mereka ini adalah virus yang menghancurkan perusahaan dan negara.
Sebaliknya, orang yang bekerja kasar tetapi disertai kesadaran bahwa dalam bekerja ia mengaktualisir bakat dan kemampuan, maka mereka adalah pribadi sejati. Kelompok inilah yang menjadi ‘lokomotif’ pertumbuhan dan peradaban bangsa yang lebih humanis. Sedangkan kelompok yang bekerja tanpa visi, inilah yang selalu jadi santapan empuk benih iri hati, dengki dan sumber berita dunia kriminal di Indonesia. Pekerja tanpa visi selalu menjadi pribadi terlunta-lunta baik di negeri sendiri maupun di luar negeri.
Lebih disesalkan, para cendekiawan gemar berkomentar bila SDM TKI rendah kualitasnya. Buktinya, mereka cuma menjadi pembantu. Padahal bagaimana menjadi pembantu yang profesional, sering lupa disinggung. Inilah kelemahan pola pikir dikotomis, kerja otak dan kerja otot. Sejatinya, pekerjaan adalah kesatuan aktivitas otak dan otot. Kerja otot tanpa otak, ibarat robot hidup dalam imajinasi konyol Karl Marx. Sebaliknya kerja otak tanpa fisik seperti orang yang bermimpi sedang bekerja padahal itu cuma pekerjaan menjaring angin. Khayalan sekalipun akan mencari bentuk penampilan dalam rupa guratan lukisan, coretan irama musik dan karya sastra yang terucap di mulut dan tertulis di buku. Fakta empirik ini sengaja diabaikan Kant yang juga menulis pikirannya di buku. Eh, Kant saja mau tidak mau masuk dalam dunia kerja, yakni aktivitas tulis-menulis. Hai, manusia Indonesia ingatlah hidup ini cuma sekali saja. Kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri tidak ditandai dengan pekerjaan glamour tetapi menghayati gerakan tangan, langkah kaki dan gerakan jiwa yang sadar. ‘’Cogito Ergo Sum; saya berpikir maka saya ada,’’ tegas Rene Descartes asal Perancis. KPO/EDISI 66
Read More

Rabu, Juli 14, 2004

Beny Uleander

Berani Berkata TIDAK

Garuda Pancasila, Aku lelah mendukungmu
Sejak proklamasi, Selalu berkorban untukmu
Pancasila dasarnya apa
Rakyat adil makmurnya kapan
Pribadi bangsaku
Tidak maju-maju; tidak maju-maju
Tidak maju-maju

Plesetan lagu Garuda Pancasila ini dinyanyikan Harry Roesli pada HUT RI 2001, di kediaman Gus Dur. Meski Bang Harry sempat berurusan dengan pihak kepolisian, ia telah membuktikan adanya kekuatan kata di balik lagu nyeleneh tersebut yang mampu menelanjangi borok-borok pembangunan di negeri benalu ini. Bang Harry barangkali figur yang berani mewakili anak-anak bangsa yang mengatakan TIDAK untuk tetap berpegang pada kebersihan dan kebeningan nurani.
HUT Proklamasi RI ke-59; saat yang tepat untuk merefleksikan arah perjalanan bangsa, kesempatan memaknai kembali nilai-nilai kebangsaan yang telah luntur dan momen peneguhan bagi berbagai prestasi pembangunan kehidupan bangsa dan negara. Prinsip peneguhan berakar pada kepekaan dan kemampuan membaca tanda-tanda pembangunan kekinian yang sejalan dengan acuan ideologis negara yakni Pancasila dan semangat dasar pembukaan UUD 1945.
Salahkah Bang Harry ketika melihat bangsa yang besar dalam jumlah penduduk, luas wilayah dan kekayaan hayati yang melimpah tetapi lebih dari setengah penduduknya selalu menjerit kelaparan. Agak menyakitkan, jeritan kelaparan rakyat dibawa penguasa negeri ini ke telinga masyarakat internasional agar ada kucuran dana bantuan. Dana pinjaman pun bukan berkisar ratusan miliar tetapi ratusan triliunan. Namun lagi-lagi uang pinjaman itu identik dengan bayangan hantu; terlihat jelas kemudian cepat menghilang. Rakyat miskin itu kembali diberi beban baru yakni bayar hutang luar negeri beserta bunganya.
Nirmala Bonat dan kawan-kawan keheranan betapa sulitnya mencari uang hantu itu di negeri sendiri. Berbondong-bondong penduduk yang hidup di negeri kolam susu ini seperti didendangkan Koes Plus, memilih menjadi pembantu rumah tangga dan buruh kelapa sawit di negeri Jiran, Malaysia. Pada zaman penjajahan Belanda dan masa pendudukan Jepang ada istilah kerja Rodi dan Romusha. Tenaga rakyat diperas sebagai suka relawan.
Demikian juga di era kemerdekaan, pemerintah senang ada rakyat Indonesia bekerja di luar negeri karena mereka akan mendatangkan devisa bagi negara. Lalu kas negara itu milik siapa? Tidak mungkin sepenuhnya menjadi milik negara karena banyak duit negara, seperti disinyalir ekonom vokal Kwik Gian Kie, yang menguap hilang seperti hantu per tahun. Siapa pencurinya? Hantu! Nyatanya, bukan.
Lantas? Ya, ada buktinya, lembaga peradilan di negeri ini kesulitan menemukan bukti kalau manusia Indonesia sebagai pelakunya. Kasihan Nirmala Bonat cs bekerja untuk hantu. Kalau zaman nenek moyang jelas, mereka kerja paksa untuk Tuan-tuan Belanda dan Shinse Nippon. Sejarah selalu terulang tetapi dengan wajah baru, dan bermerk tak berperikemanusian dan berperikeadilan, apalagi berperilaku sosial!
Kelirukah Bang Harry ketika berani berkata TIDAK. Tidak benar, kini rakyat adil makmur dan sejahtera. Tidak benar, rakyat Indonesia sudah menikmati kemerdekaan hidup dan hak-hak sipilnya. Pun tidak benar, substansi nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman pembangunan bangsa. Mungkin YA untuk kerangka dan sistem formal kenegaraan.
Pembangunan kembali Indonesia baru harus dimulai dengan keberanian berkata TIDAK, sepenggal kata yang biasa-biasa saja tetapi memiliki kekuatan dan energi kehidupan. Dengan berkata TIDAK (baca: dalam konteks di atas), generasi muda bangsa terlepas dari propaganda semu bahwa bangsa ini siap lepas landas menuju surga kesejahteraan. Katakan TIDAK, meski seruan itu akhirnya dibungkam dengan teror dan penyekapan. Tetapi energi kata TIDAK itu akan selalu menusuk dan menikam hantu-hantu yang bergentayangan di kanal-kanal kekuasaan negeri ini.
Kata TIDAK bukan sekedar seruan perlawanan tetapi juga permakluman diri kalau Saya, Anda dan Kita adalah pewaris sah negeri Katulistiwa ini. Katakan kalau Anda bukanlah pengkhianat saudara sebangsa, apalagi tergolong sekawanan hantu. Katakan Anda bukan hantu. Katakan Anda, Saya dan Kita bukanlah pelaku-pelaku pengkhianat dan jelas bukan hantu-hantu yang bergentayangan di siang bolong. Lebih baik mati daripada menjadi hantu. Itulah sebabnya ada kisah bahwa Gus Dur benar-benar percaya pada isyarat dari makam-makam leluhur. Kelihatannya dia memang percaya, sebab Gus Dur selalu siap dengan gigih dan sungguh-sungguh membela "ideologi"nya itu. Padahal hal tersebut sering membuat repot para koleganya. Tapi, ini mungkin jawaban yang benar, ketika ditanya kenapa Gus Dur sering berziarah ke makam para ulama dan leluhur. ‘’Saya datang ke makam, karena saya tahu. Mereka yang mati itu sudah tidak punya kepentingan lagi.’’
Berbagai kegiatan seputar HUT Proklamasi RI biasanya berubah menjadi ritus seremonial yang bermuara pada renungan politik, yang kebanyakan hanya jadi momentum politik buat penguasa yang tetap korup. Kendati pun merenung makna kemerdekaan dan untuk menghormati para pahlawan, adakah mereka menghargai pengorbanan jiwa dan raga pahlawan-pahlawan yang gugur karena melawan penjajah itu? Andaikan mereka sungguh menghargai, tidakkah mestinya korupsi dan kebobrokan manajemen kekuasaan tidak akan sampai seperti sekarang?
Suatu ketika Soekarno, seorang pemuda yang larut dalam idealisme perjuangan mencari jalan kemerdekaan bagi bangsanya dari kuk penjajahan, berjalan-jalan di sebuah daerah pedesaan yang sepi. Seperti sikap seorang filsuf yang tengah merenung, Soekarno tertegun kala menyaksikan seorang petani dengan tenang bekerja di sawah. Terlintas dalam benaknya, keasyikan bekerja membuat orang lupa akan keadaan di sekelilingnya. Petani itu bernama Marhaen.
Sejak saat itu, Soekarno terobsesi membangun sebuah negeri dengan semangat Marhaen dan hasil karya pembangunan harus menyentuh langsung kalangan Marhaen. Memang sekelebat ide Soekarno terasa dangkal namun bukan Soekarno namanya kalau tidak menuangkan ide Marhaen menjadi sebuah guratan ideologi pembangunan negara yang berpijak pada kepentingan wong cilik dan semangat kerja keras.
Menyedihkan sekali, khasanah marhaenisme mati suri di negeri ini. Bangsa ini bangkrut karena generasi penerusnya tergelincir dalam ideologi konsumtif paruh akhir abad 20, dengan menjunjung prinsip easy going dan carpe diem; nikmatilah hidup hari ini. Siklus kerja sang petani diabaikan: bangun pagi, mencangkul tanah, menabur benih, menyiram tanaman, membersihkan gulma, panen dan menjual hasilnya guna memperoleh uang untuk biaya hidup sehari-hari. Yang terpelihara cuma nafsu memburu kesuksesan instan tanpa melalui kerja keras.
Menjadi kaya tanpa usaha yang ditempuh lewat dua jalan lebar, --korupsi uang dan waktu, dan menjadi hantu di Legislatif, Yudikatif, Ekskutif, Pers, Lembaga Pendidikan, dan atau di Perusahaan Swasta--. Kehadiran hantu, kata orang, membuat bulu roma merinding, jantung berdegup ketakutan dan kengerian yang luar biasa. Betapa rakyat Indonesia masih dilanda kengerian, ketakutan dan trauma akan teror, penculikan, militerisme, pemerkosaan massal Mei 1998, penembakan gelap atau penataran P4 tanpa jemu. Individu yang bermental hantu cenderung menghancurkan persatuan negara sedangkan rekan kerja yang bertampang hantu merusak visi dan misi kekaryaan dengan gosip dan fitnah. Ngeri deh kalau ada hantu. Apalagi jadi hantu! Mari Kita, Anda dan Saya mengatakan TIDAK untuk YA di hari Kemerdekaan 17 Agustus ini. (Beny Uleander/KPO EDISI 64)
Read More

Rabu, Juni 30, 2004

Beny Uleander

Karyawan Perlu Miliki Sense of Beloging

NASKAH BELUM DIPOSTING
Tradisi pemantapan karyawan
(Beny Uleander/KPO EDISI 61/MINGGU I JULI 2004)
Read More
Beny Uleander

Perlu Solusi Realistis Atasi Urbanisasi

Kapolda Bali, Irjen Polisi, I Made Mangku Pastika
Di berbagai kota besar, eksistensi (ada dan hidupnya) kaum urban selalu terusik karena dianggap sebagal salah satu biang kerok timbulnya permasalahan di kota-kota besar. Bali sebagai tempat tujuan pariwisata dunia dengan magnet ‘bergelimang dolar’ tentu menjadi daya tarik bagi investor dan kaum urban.
Hanya saja, generalisir tudingan tersebut, tak seutuhnya diterima secara akal sehat, tetapi harus dipilah dan dipilah-pilah lagi. Sebab, tidak semua kaum urban melakukan tindakan kriminalitas. Kapolda Bali, Irjen Polisi, I Made Mangku Pastika menilai, lazimnya kaum urban di manapun berada tentu telah berperan menimbulkan masalah, baik soal kependudukan, pemukiman, kesehatan, hukum maupun tindakan kriminalitas.
“Oleh karenanya perlu diambil solusi terpadu, sistematik dan realistis untuk mengatasi masalah urbanisasi ini. Tidak semua kaum urban melakukan tindakan kriminalitas tetapi mereka yang tidak memiliki pekerjaan justru cenderung belih berperan,’’ tegas Mangku Pastika di sela-sela Lights ON Bali, di GOR Ngurah Rai, Denpasar.
Pastika mengakui, adanya sejumlah kawasan pemukiman kumuh yang tidak memenuhi syarat, baik di Denpasar atau ibu kota kabupaten lainnya di Bali. Kerja sama seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan suasana aman, wajib digalakkan. Artinya, masalah keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi juga pekerjaan semua lapisan masyarakat.
Di tempat terpisah, Kahumas Polda Bali, Komisaris Besar Polisi, Pengasihan Gaut mengatakan, benar adanya kaum urban kadang membuat masalah. Karena itu perlu ditertibkan terutama setelah bom Bali dan ditambah belum ketemunya 5 orang pelaku bom. Hal inilah yang menyebabkan kepolisian fokus melakukan pengecekan identitas dan pengawasan keluar masuk kaum urban ke Bali. Kelengkapan identitas, wajib bagi kaum urban yang ingin masuk Bali, karena identitas kartu tanda penduduk (KTP) bukan segalanya
Gaut menilai, 66 dari 81 orang yang ditahan karena kasus narkoba justru dilakukan oleh penduduk dari luar Bali. ‘’Ini salah satu indikasi dan bukti bahwa memang cukup signifikan kaum urban melakukan kriminalitas di Bali. Walaupun begitu, kepolisian tidak pernah membedakan etnisitas, kaum urban atau lokal. “Yang terpenting, pasal berapa yang dia langgar, ancaman hukuman apa, berapa tahun hukumannya. Pihak kepolisian berbicara pasal bukan etnisitas,” tegas Gaut. (Yuli Ekawati & Beny Uleander/KPO EDISI 61/MINGGU I JULI 2004)
Read More

Selasa, Juni 29, 2004

Beny Uleander

Kaum Urban Memutar Ekonomi Bali

Banyaknya penduduk pendatang di Pulau Bali dinilai sangat positif mendukung perputaran roda perekonomian. ‘’Kedatangan kaum urban ke Bali, sangat menunjang perekonomian Bali terutama dalam hal penyediaan Sumber Daya Manusia (tenaga kerja), meski Bali telah memiliki banyak tenaga, namun ketersediaannya terbatas,” ungkap Drs Gede Sanica, Ak, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Nasional Denpasar.
Kedatangan para urban juga dikatakan dapat memacu semangat masyarakat asli Bali untuk lebih meningkatkan ketrampilan, melihat banyaknya saingan yang datang dari luar untuk mencari pekerjaan. ‘’Dengan adanya orang luar yang masuk ke Bali, kita lebih berusaha meningkatkan ketrampilan. Misalnya sebuah lowongan yang membutuhkan lima orang, namun yang melamar banyak, jelas terjadi kompetisi. Dengan adanya kompetisi, kita akan termotivasi berusaha meningkatkan kemampuan. Semakin banyak saingan, kita akan semakin terpacu meningkatkan keahlian kita. Jika saingannya biasa-biasa saja kita tidak akan terpacu untuk maju,” papar pria kelahiran Singaraja, 25 Agustus 1955 ini.
Meski ada nilai tambah, kedatangan para urban juga kadang menjadi masalah bagi pemerintah terutama pemerataan jumlah penduduk dengan lahan pekerjaan. Untuk menangani hal tersebut, Sanica berharap pemerintah mampu menjaring pendatang dari luar. Artinya, orang yang tidak punya keahlian apa-apa tidak boleh diizinkan masuk ke Bali. ‘’Sebaiknya orang yang datang ke Bali tanpa tujuan atau tanpa KTP distop lalu dikembalikan ke daerah asal,” tegasnya.
Penjaringan yang dulu pernah dilakukan Pemkab Jembrana di pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk patut didukung semua pihak, karena disinyalir, upaya tersebut kembali mengendur akibat tidak seimbangnya mobilitas penduduk dari Jawa ke Bali dengan tenaga kerja yang hanya bekerja selama 8 jam. ‘’Penjagaan di pintu masuk kini mengendur, mungkin karena pengawasnya lelah, dengan adanya mobilitas penduduk dari Jawa ke Bali sangat tinggi selama 24 jam,” paparnya. (Made Sutami & Beny Uleander/KPO EDISI 61/MINGGU I JULI 2004)
Read More

Kamis, Juni 10, 2004

Beny Uleander

Membuat Rumah Buruh Di Tempat Kerja

H Machfud
Pembangunan infrastruktur di wilayah Denpasar dan sekitarnya cukup pesat belakangan ini. Ini terlihat dari banyaknya permintaan akan batako, paving blok, tegel, bis beton dan sanitair yang terus meningkat. Hal ini dikemukan H Machfud, seorang pengusaha industri kecil di bidang bangunan yang mendirikan usahanya di Jl Raya Sesetan, depan Pura Gajah.
H Machfud mengaku semula ia mendirikan pabrik tegel pada tahun 1980-an, namun sejak produk keramik digemari konsumen perlahan-lahan pesanan tegel menurun. Sekitar 17 pabrik tegel di Kota Denpasar tutup tetapi ia tetap bertahan dengan mengandalkan order batako maupun papin dari mitra bisnisnya yang bergerak di proyek pembangunan fisik. Selain mencetak berdasarkan permintaan konsumen, ia juga secara kreatif membuat pot bunga, gorong-gorong, meja kompor, wastafel, bak mandi, kursi, loster, pagar jaro beton dan talang beton.
Bahan bangunan yang paling banyak dipesan adalah batako dan papin. Ia menjual batako per buah Rp 900 dan papin berukuran 5 cm Rp 400/ buah, 6 cm Rp 460/buah dan 8 cm Rp 560/buah, sedangkan tegel untuk 1 m Rp 25.000. Usahanya ditunjang dengan 6 mesin cetak tegel dan batako yang terbuat dari hidrolik. Ia mengaku keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan sangat kecil namun ia berusaha menjaga kualitas produk agar tetap dipercaya para langganannya.
Meski umurnya sudah mencapai 80 tahun, H Machfud kelahiran Jember, Jatim, nampak menikmati usahanya tersebut. Ia datang ke Bali pada tahun 1950 dan sempat bekerja sebagai ahli perawatan mesin ketik, kalkulator dan mesin stensil di lingkungan Kodam Udayana dan bank se Nusa Tenggara. “Saya tetap bertahan dengan percetakan ini karena ini sudah menjadi pekerjaan saya sejak tahun 1974,” ujar suami Hj Kustiatun.
Apalagi kini anak-anaknya yang berjumlah dua belas orang turut mendukung usahanya. Ia juga pekerjakan karyawan part-time, bekerja berdasarkan pesanan. Uniknya, karyawan diberikan rumah huni di lokasi kerja. Ada 26 kamar untuk karyawan yang sudah berkeluarga dan sebuah gudang bagi karyawan yang bujang.
Karyawannya merantau ke Bali tanpa berbekal keterampilan tertentu. Ia membantu menampung mereka di tempat usahanya dan menyalurkan pekerjaan bagi mereka. Ia juga mengajarkan mereka bagaimana cara mencetak batako dan papin. Mereka bukan karyawan tetap di perusahaan. Bila ada proyek yang membutuhkan tenaga kerja, kaum pria dilibatkan.
“Di sini lebih banyak ibu-ibu yang membantu saya sedangkan suami mereka bekerja di proyek. Kalau semua kerja di proyek, saya minta bantuan tenaga mereka mencetak batako pada pagi hari mulai jam lima sampai jam enam. Lalu jam delapan baru mereka berangkat ke proyek,” jelasnya.
Soal upah, Machfud memberikan berdasarkan orderan bukan standar gaji pokok. Hanya, dirinya selalu berusaha memperhatikan kebutuhan pokok mereka dan mencari informasi peluang kerja di berbagai proyek pada saat pesanan sepi. (Beny Uleander/KPO EDISI 60/MINGGU II JUNI 2004)
Read More

Senin, Mei 10, 2004

Beny Uleander

Wanita Kerap Alami Pelecehan Seks

Pelecehan seksual sering menimpa kaum wanita di tempat kerja. Dua tahun terakhir, media massa memberitakan nasib kelam tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri yang diperkosa, dihamili atau digeranyangi majikannya. Bahkan ada pembantu rumah tangga yang tak sadar bahwa mereka diperdagangkan sebagai budak seks. Mereka disekap berhari-hari di dalam kamar cuma bertugas melayani nafsu syawat tuannya.
Fenomena pelecehan seksual tenaga kerja wanita menjadi salah satu sorotan dunia. Asia Pasifik dan Timur Tengah merupakan kawasan utama tujuan buruh migran perempuan termasuk korban yang diperdagangkan. Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab, Yordania, Palestina, Qatar merupakan negara tujuan para pekerja asal Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu negara pengirim buruh migran khususnya buruh migran perempuan terbanyak dari kawasan Asia Tenggara. Kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, Batam, Dumai, Medan, Pontianak merupakan daerah transit penyaluran TKW Indonesia ke luar negeri.
Meski ada berita tak sedap tentang nasib wanita Indonesia di tanah rantau, setiap tahun TKW yang mengadu nasib di luar negeri terus meningkat. Kondisi ekonomi negara yang terus terpuruk mendorong sebagian wanita mencari dollar di luar negeri. Buktinya, kebanyakan TKW itu sudah berkeluarga. Mereka mengirim uang untuk suami dan anaknya di kampung halaman. Juga, penghasilan tiap bulan ditabung untuk modal usaha, membeli tanah guna membangun rumah dan membiayai pendidikan anak.
Kenapa wanita Indonesia di luar negeri kerap menjadi objek pelecehan seksual? Ada banyak faktor yang bisa dikaji. Faktor budaya patrialkal yang masih kuat -juga di negara tujuan TKW- melibas fungsi wanita sebatas 3 R (dapur, sumur dan kasur). Wanita adalah pelayan lelaki. Kalau kata Aristotels wanita adalah binatang piaraan. Arti sumur, wanita tak punya pengaruh dalam menentukan aturan-aturan sosial. Ia cuma manut, taat dan menurut apa kata suaminya. Dan kasur, wanita adalah penerus keturunan kaum lelaki. Tugas pokoknya adalah melahirkan dan menyusui anak.
Di Indonesia terdapat pengakuan bahwa bentuk-bentuk perburuhan eksploitatif sektor informal, perburuhan anak, perekrutan untuk industri seks, dan perbudakan berkedok pernikahan, yang sebelumnya telah ada dan diterima masyarakat, sebenarnya merupakan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari individu yang terlibat. Pekerjaan-pekerjaan sebagai buruh migran dan pembantu rumah tangga diketahui paling banyak dijadikan sebagai tujuan perdagangan perempuan dan anak di Indonesia.
Masalah pelecehan TKW Indonesia di luar negeri sebenarnya sudah tercium dari kampung halamannya. Umumnya, TKW direkrut oleh badan pencari tenaga kerja yang ilegal untuk menjadi buruh migran. Pekerja karena kekurangan informasi tidak mengetahui jelas jenis pekerjaan mereka. Daya tarik utama, biaya pemberangkatan mereka ke Malaysia, Singapura, Arab Saudi melalui biro jasa ilegal lebih murah. Padahal, biro jasa ilegal itu tidak akan menjamin keselamatan TKW Indonesia. Bahkan kehadiran mereka di suatu negara tidak terdaftar di KBRI setempat.
Pengiriman TKW Indonesia oleh biro jasa ilegal ke luar negeri kerap digambarkan sebagai bagian dari organisasi kejahatan lintas negara yang terorganisir. Meski gambaran tersebut ada benarnya dalam sebagian kasus namun ada juga pelaku perdagangan yang bukan bagian dari kelompok kejahatan terorganisir, mereka bekerja merekrut dan mengirim tenaga kerja secara independen, baik secara kelompok maupun individu, dan ada juga tokoh masyarakat di daerahnya. Namun, banyak dari aktor yang terlibat dari perdagangan perempuan dan anak ini, sebagian terlibat langsung, tidak menyadari apa yang mereka lakukan.
Pada tanggal 30 Desember 2002, Presiden Megawati menerbitkan Keppres RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak. Keppres tersebut akan berdampak nyata jika ditindaklanjuti dengan aktivitas konkrit di lapangan, yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) maupun kelompok-kelompok masyarakat untuk melawan eksploitasi TKW Indonesia. Sejauh ini pemerintah telah membentuk tim gabungan antar instansi untuk melakukan penanganan terhadap perempuan korban pelecehan seks, dan mensosialisasikan rencana aksi nasional tersebut hingga ke pemerintahan daerah.
Solidaritas Perempuan (SP) telah melakukan advokasi terhadap buruh migran perempuan (BMP) khususnya pekerja rumah tangga (PRT) dan menemukan banyak kasus pelecehan seksual terhadap TKWI yang bekerja di luar negeri. Sebagai gambaran, sepanjang tahun 2002, SP menangani 280 jenis pelanggaran hak-hak BMP yang dialami oleh 142 Buruh Migran Indonesisa (BMP), termasuk di dalamnya kasus spesifik perdagangan perempuan dan anak (4 kasus). Sedangkan pada tahun 2003 sendiri, tercatat 55 kasus kekerasan terhadap BMP, terdiri dari 43 kasus kekerasan umum (kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual) dimana terdapat 12 kasus perdagangan perempuan dan anak, baik yang terjadi di dalam maupun di luar negeri.
Kondisi perempuan Indonesia yang menjadi korban seks sangat menyedihkan. Hak-hak mereka terus dilanggar, ada yang ditawan, dilecehkan, dan dipaksa bekerja diluar keinginan mereka. Hal ini menempatkan mereka pada kondisi seperti perbudakan, dalam mana mereka tidak lagi memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, hidup dalam situasi ketakutan dengan rasa tidak aman.
Diperlukan berbagai upaya untuk mencegah dan melindungi perempuan korban pelecehan. Salah satu upaya melindungi korban adalah membantunya mendapatkan kembali hak-haknya atau rehabilitasi fisik maupun psikis. Banyaknya korban akibat pelecehan seksual berbanding terbalik dengan pelayanan dan bantuan yang mereka terima untuk mengembalikan hak-haknya yang terampas. Tidak banyak pusat-pusat pelayanan yang dapat diakses para korban. Mereka sangat membutuhkan pelayanan integral berupa pelayanan hukum, pelayanan kesehatan psikis maupun fisik, tempat penampungan sementara (shelter/rumah aman). (Beny Uleander/KPO EDISI 58/MINGGU II MEI 2004)
Read More

Kamis, April 15, 2004

Beny Uleander

Mesin Uang, Anak Durhaka Peradaban

Persoalan ketenagakerjaan mulai mencuat dalam rentang peradaban dunia ketika berhembusnya angin revolusi industri pada abad ke-17 di Eropa. Tatkala Johann Gutenberg (1400-1468) menemukan mesin cetak, manusia periode itu mulai memutar otak bagaimana mendesain sebuah alat yang sanggup mengerjakan sesuatu seperti yang dikerjakan manusia. Hanya saja lebih gampang, praktis, murah meriah dan efektif. Penemuan mesin uap, buah konstruksi mashyur seorang James Watt tahun 1769, merupakan era baru peradaban yang dinamai era industri. Sejak itu, pabrik-pabrik yang menghasilkan produk lewat sentuhan konkrit tangan manusia beralih ke suara-suara mesin. Rancang bangun mesin-mesin dari tahun ke tahun kian inovatif. Semula cuma memuaskan impian manusia yakni 'menggampangkan' hidup, namun rupanya melahirkan efek samping yang mengguncang tata sosial kehidupan masyarakat bangsa.
Mesin, seperangkat peralatan dengan sistem kerja tertentu, mencatat identitasnya sebagai 'anak durhaka' peradaban. Betapa tidak. Kehadiran mesin bagaikan raksasa kanibalis yang membantai tuannya sendiri. 'Kekejamannya' mulai tercium ketika petani-petani dari pelosok pedesaan Inggris banting stir menjadi buruh-buruh pabrik di daerah perkotaan terpaksa kehilangan lapangan pekerjaannya. Kebijakan rasionalisasi perusahaan yakni pemangkasan tenaga kerja terjadi karena tenaga mesin efektif menggeser tenaga manusia. Pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran bukan potret baru keburaman manusia jaman ini. Sudah dari sononya akar konflik antara buruh dan perusahaan, antara beban biaya operasional dan target keuntungan yang harus dicapai.
Meneropong problem buruh versus perusahaan, kita harus menyatukan visi bahwa buruh; pekerja; karyawan dan pengusaha; owner; majikan bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Meski kehadiran mesin dengan kategori perangkat keras dan perangkat lunak menjadi bagian kehidupan harian, namun tenaga manusia tetap diperlukan. Secanggih apapun, mesin itu dikendalikan oleh tenaga-tenaga terampil. Demikian juga kemajuan sebuah perusahaan amat didukung oleh faktor SDM. Investasi modal boleh triliunan rupiah, gedung atau pabrik tampil wah, tetapi kalau human investment diabaikan maka perusahaan itu mengalami pembusukan dari dalam. Ini berarti karyawan secara substantif merupakan patner kerja. Inilah roh prinsip sinergitas simbiosis mutualisme.
Ada banyak faktor penyebab perselisihan antara pekerja dan perusahaan seperti hak dan kewajiban atau antara jam kerja dan tunjangan hidup. Belakangan ini, akar konflik bersumber pada penghasilan atau upah yang tak sepadan dengan pekerjaan. Kembali, sejarah purba ditorehkan dalam modus baru yakni tragedi eksploitasi kemanusiaan. Kita seakan 'dipaksa' menikmati kebangkitan semangat imperialis leluhur yakni berperang bukan untuk menguasai wilayah tetapi menjadikan penduduk setempat sebagai tawanan yang akan dipekerjakan sebagai budak belian. Ketika karya kaum buruh mulai dihargai dengan lembaran uang semata sebenarnya di situ mulai terpampang secara halus pelecehan terhadap citra diri manusia dan kemunduran peradaban itu sendiri.
Sejak uang sebagai alat pertukaran nominal dikenal berakhirlah era barter; barang ditukarkan dengan barang mengikuti gairah hukum purba, nyawa diganti nyawa. Sebuah horison kehidupan baru terbuka, yakni pintu ekonomi. Paradigma klasik, barang dan jasa ditukar dengan uang mendorong sejumlah besar manusia 'menggadaikan' tenaganya, pikirannya dan ketrampilannya. Lahir pula paradigma terkini, uang menghasilkan uang melalui prinsip investasi lewat badan-badan keuangan. Dari situ, bermunculan sejumlah pengusaha yang menanamkan investasinya dalam sebuah bidang usaha. Sudah pasti ada prinsip ekonomi diterapkan, pengorbanan sekecil-kecilnya tapi meraup keuntungan sebesar-besarnya. Pemodal tergoda untuk menumpuk uang demi investasi. Justru inilah kecelakaan sejarah perusahaan. Juga kecelakaan politikus yang menjadikan kekuasaan sebagai mesin duit.
Kala perusahaan menjadi mesin uang secara inherent, kolektivitas tenaga kerja dalam perusahaan menjadi kolektivitas 'mesin hidup'. Padahal manusia berkarya untuk merealisasikan dirinya sebagai homo faber (manusia pekerja). Bukan sekedar menggemukkan diri. Karena itu kita harus mendukung upaya penegakan hak-hak buruh dan perusahaan yang berpijak pada kemanusiaan itu sendiri. Kita merindukan lahirnya pengusaha berjiwa Martin Luther King. I have a dream, lontar Luther King, yang merindukan suatu masa keruntuhan sendi-sendi ideologi-eksploitasisme. Tragis, bila perusahaan bermetamorfosis menjadi badan keuangan dan buruh menjadi mesin uang!!! (Beny Uleander/KPO EDISI 58/MINGGU II MEI 2004)
Read More