Biofuel: Antroposentris Vs Ekosentris

Biofuel: Antroposentris Vs Ekosentris

By Beny Uleander   Senin, Februari 04, 2008   Tidak ada komentar:

Penggunaan energi terbarukan yang berasal dari bahan bakar nabati (biofuel) sangat terlambat dikembangkan di Indonesia. Biofuel adalah hasil pemanfaatan energi biomassa yang dikonversi menjadi bahan bakar. Biofuel bisa diproduksi dari kelapa sawit, tebu, jagung, singkong, tanaman jarak dan beberapa tanaman lainnya. Biofuel terbagi dalam tiga jenis: bioethanol, biodiesel, dan biogas.
Negara-negara maju dan berkembang lainnya sudah memproduksi energi biofuel seperti Amerika, Brasil, Swedia, Jerman, Australia, Cina, dan Ghana untuk menunjang aktivitas ekonominya. Brazil telah menggantikan bahan bakar untuk transportasi dengan ethanol dari bahan dasar tebu. Sedangkan Amerika memproduksi ethanol dengan menggunakan bahan baku jagung.
Indonesia memang selalu tertinggal dalam mengembangkan dan mengadopsi sebuah teknologi baru terutama di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam. Anehnya, sejak program pengembangan biofuel baru ditetapkan tahun 2006, gemanya kini melemah dan terkesan menghilang. Ada apa? Padahal para peneliti menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk pengembangan energi biofuel yang menyerap tenaga kerja dan menunjang perekonomian nasional. Selain itu masih terdapat ribuan hektar lahan tidur yang bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Terkait glamoritas wacana bioenergi, ada beberapa catatan kritis yang perlu dipertimbangkan matang oleh pemerintah dan sektor swasta yang ingin berinvestasi mengembangkan energi terbarukan dari minyak nabati. Perlu dikaji titik-titik matra antroposentris vs ekosentris pengembangan biofuel agar kebijakan yang berjalan kelak tidak tambal sulam. Pemilihan energi alternatif bertolak dari kesadaran ekologis atau lahir dari rasa cemas (manusia) akan keberlangsungan roda ekonomi.
Pertama, kita perlu memperhitungkan aspek ketersediaan bahan baku biofuel. Sebab akan terjadi tarik-menarik prioritas pemenuhan pasokan bahan baku seperti jagung, kedelai dan CPO/kelapa sawit untuk kepentingan pangan atau industri biofuel. Saat ini harga kedelai meningkat karena kedelai impor asal Brasil sebagian digunakan untuk menghasilkan bioethanol. Demikian juga harga minyak goreng akan terus naik karena sawit juga menjadi bahan baku industri biofuel.
Kedua, kebutuhan energi biofuel sangat besar karena digunakan setiap hari. Tentu saja kapasitas produksinya berskala besar dengan suplai bahan mentah yang sangat banyak. Itu berarti dibutuhkan areal penanaman bahan baku yang sangat luas. Padahal masa panen jarak, misalnya, hanya dua kali dalam setahun. Bila hal ini tidak diperhitungkan, maka akan terjadi penebangan hutan dan alihfungsi lahan pertanian untuk tanaman industri biofuel. Bukankah akan terjadi krisis pangan dan kehancuran ekologi bila hal ini tidak dikelola dengan bijak? Biofuel hanya membantu kita dalam hal pengadaan bahan bakar alternatif, tapi tetap tidak bisa memberikan solusi perbaikan kualitas lingkungan secara signifikan.
Ketiga, ada terobosan teranyar biofuel generasi kedua. Uniknya, bahan baku berasal dari limbah cair, residu, serta tanaman nonpangan. Tentu saja pemanfaatan limbah cair “perkotaan” ini sesuai dengan kondisi riil Indonesia. Selain itu tidak mengganggu tanaman tebu, jagung, kedelai, minyak sawit, ataupun bahan baku yang membutuhkan area lahan seperti biji jarak pagar. Teknologi generasi kedua biofuel ini memadukan teori biologi, kimia, maupun fisika mengolah limbah cair dari aktivitas rumah tangga, industri, perdagangan, pertanian, maupun fasilitas umum seperti rumah sakit menjadi energi alternatif yang ramah lingkungan.
Bahkan gas metana yang berasal dari sampah bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan hidrogen sebagai bahan bakar bio-fuel cell. Gas metana begitu melimpah di sekitar kita mengingat cara pembuangan sampah banyak memakai sistem open dumping. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tidak perlu lagi mengimpor gas metana untuk keperluan produksi bahan bakar hidrogen seperti yang dilakukan selama ini.
Kita perlu bertanya apakah anjuran pemerintah bagi rakyat untuk menanam jarak hanya untuk memenuhi permintaan industri biofuel Eropa? Hal ini beralasan mengingat parlemen Eropa tengah menggodok UU yang akan membebaskan pajak masuk bagi bahan baku nabati. Sebaliknya, bahan baku minyak bumi akan dikenai pajak 70 persen.
Pada konferensi dunia Biomassa untuk Energi dan Perubahan Cuaca II di Roma, tahun 2003, Volkswagen-Exxon Mobile menyebutkan bahwa berdasarkan jenis bahan bakar dan otomotif yang akan mendominasi pasar, dunia akan dihadapkan pada empat generasi bahan bakar transportasi. Generasi Pertama, merupakan generasi bahan bakar minyak (BBM) berbasis petroleum (minyak bumi) yang diperkirakan akan mendominasi pasar hingga tahun 2010. Generasi Kedua, merupakan generasi BBM mix atau campuran antara BBM terbarukan dan BBM petroleum yang saat ini telah cukup banyak digunakan, dan diperkirakan akan bertahan hingga tahun 2050. Masa ini ditandai dengan komersialisasi biodiesel dan bioethanol.
Generasi Ketiga, merupakan generasi BBM terbarukan (advance synthetic fuel), seperti flash pyrolisis oil (bio oil), Fischer Tropsch (FT) methanol, dan hydro thermal upgrading oil (HTU). Teknologi pembuatannya lebih sulit dan memakan biaya produksi yang tinggi. Produk ini diperkirakan baru akan ekonomis pada kisaran tahun 2050-2100. Generasi Keempat, merupakan generasi hidrogen. Pada tahun 2010, setelah minyak bumi benar-benar habis, hidrogen diprediksikan akan menjadi andalan, mengingat bahan ini memiliki nilai kalori yang tertinggi (143 MJ/kg) di antara sumber energi lainnya. Nilai kalori satu liter hidrogen setara dengan empat kali nilai kalori lima liter bensin atau empat liter diesel (solar). Semoga pemerintah Indonesia bijak membuat deregulasi yang mendorong tercapainya komersialisasi biofuel tanpa merusak hutan dan lingkungan sekitar. (Beny Uleander/KPO EDISI 145/FEBRUARI 2008)

Keterangan foto: Budidaya tanaman jarah sudah mulai dikembangkan di Nusa Penida, Klungkung, Bali. Di pulau berstatus kecamatan tersebut juga telah dibangun pembangkit listrik tenaga bayu dan surya.

Akankah penghuni bumi ini dengan aneka gaya hidup dalam glamour otomotif bersedia memanfaatkan kendaraan untuk menunjang aktivitas? Tidak gampang, dunia otomotif telah menjelma menjadi ruang rekreasi dan sketsa pencitraan gaya hidup.

Read More

Sayonara Mobil Mewah!

Sayonara Mobil Mewah!

By Beny Uleander   Senin, Desember 31, 2007   Tidak ada komentar:

Alur seni terpatri sebagai jalur gelinding produktivitas keindahan yang mengalir dari kehalusan jiwa. Kedalaman kontemplasi memberi bobot pada pemaknaan karya seni yang diprodusir manusia. Demikian pula arsitektur otomotif menulis kisahnya sendiri. Semula denyut otomotif adalah dorongan keinginan anak manusia untuk menggampangkan hidup. Putaran lamban roda dokar yang mengandalkan tenaga kuda menimbulkan rasa geram ilmiah. Lantas mulailah diletakkan dasar-dasar pengembangan industri otomotif.
Definisi eksplorasi otomotif beranak-pinak pada ragam desain power mesin. Adu kecepatan, ketangkasan dan ketangguhan performa mesin. Itulah babak awal mengupas tekstur otomotif yang bertumbuh cepat, liar dan kadang sedikit galak. Pada dimensi ini, manusia belum berpikir soal batasan dan rajutan moral yang perlu dibangun dalam memaknai tumbuh kembang produk otomotif. Apakah manusia sebagai raja yang menentukan batas-batas pertumbuhan kendaraan roda dua dan empat? Ataukah laju kreativitas desain rangka dan interior sudah menjadi milik mesin waktu? Manusia hanyalah robot berakal budi yang selalu menggelar pesta syukuran dengan kelahiran-kelahiran kendaraan dari pabrikan Eropa dan Asia. Itu babak awal masa kecil “dunia otomotif”. Lalu apa yang terjadi pada babak selanjutnya?
Perlahan tapi sistematis, daya pacu mesin mulai dibarengi dengan mutu desain. Sinergi seni dan ilmu sukses merangsang hasrat kita untuk tak pernah puas membeli “label-label otomotif’’ geberan baru. Branding mode dan nama melekat erat dengan status sosial maupun cetusan gaya hidup. Seorang jutawan identik dengan kemewahan BMW. Tidaklah pantas dan humor gila bila konglomerat plesiran dengan mobil pick up L-300. Seting satir inilah yang cerdas digunakan para pebisnis yunior. Saat melakukan deal bisnis mereka menyewa sedan mewah dari rental untuk bertemu dengan partner bisnisnya. Apalagi yang dipertaruhkan kalau bukan prestise dan ingin mendongkrak gengsi bukan pebisnis melarat! Itulah ruang eksistensi otomotif di era akil balik.
Dan, fitur-fitur simbolis inilah yang memancing pelaku advertising melontarkan deretan kata-kata indah, menantang dan menggoda konsumen untuk mencoba sebuah produk otomotif terbaru. Memang pilihan adalah selera yang terbangun oleh desakan rayuan bahasa iklan yang datang bertubi-tubi. Jangan kaget bila konsumen kerap kaget lalu kecewa usai menikmati tunggangan mesin mereka. Ada kendaraan yang melaju bagaikan angin tornado, namun dengan “nakal” menguras kantong tuannya untuk selalu singgah di tempat pengisian bahan bakar. Selera tidak ada yang gratis.
Rupanya perguliran jaman tidak selalu memihak keindahan desain, termasuk kemewahan mobil yang dipuja BMW, Mercedes hingga Ford. Itulah realitas fantastik yang tumbuh secara terpaksa oleh situasi dan kondisi. Ketika harga BBM dunia merangkak naik, konsumen memalingkan wajah dengan ekstrim dari mobil mewah. Pilihan publik mulai merujuk pada kendaraan generasi terbaru yang hemat pemakaian bahan bakar.
Tahun 2007 menjadi catatan merah untuk pasar mobil bekas di Denpasar dan kota lainnya di Indonesia. Daya beli konsumen tergolong sangat lesu. Sementara konsumen sudah melambaikan salam perpisahan kepada cuap-cuap bombastis bahasa iklan di televisi, radio dan koran. Mereka dengan cermat memilih kendaraan yang lebih efisien, suku cadang (spare part) yang murah dan hemat konsumsi bensin maupun solar.
Inilah tamparan situasi yang menohok kemewahan mobil Eropa. Selera pasar lebih memilih produk keluaran Jepang ketimbang Eropa seperti BMW, Mercy, VW dan Jaguar. Kalau di era akil balik, konsumen lebih takjub dengan tampilan bodi dan daya pacu tanpa melihat susahnya mencari spare part serta tingkat keiritan BBM. Belakangan justru terbalik. Mobil dengan tawaran mewah malah dipandang sebelah mata.
Otomatis produsen otomotif dipacu mencetak sketsa dan kanvas mesin ekologis. Pada akhirnya, arsitektur industri otomotif harus dibingkai dalam kesadaran moral ekologis. Hal ini dengan elegan diungkap pemenang Nobel Perdamaian 2007 Al Gore. Sekarang saatnya penghuni bumi dengan rasa senang dan bangga merayakan kesempatan untuk menata hidup yang berpihak pada kelestarian lingkungan, penurunan emisi karbon dan pemanfaatan energi alternatif.
Dan, sesungguhnya alam adalah bentangan kemurahan karunia kehidupan dalam segala kelimpahan. Tinggal manusia kembali mengasah ilmunya untuk mencari energi alternatif yang tersedia di alam. Juga para produsen otomotif mulai merumuskan kerangka tumbuh kembang industri otomotif yang berpihak pada masa depan anak cucu. Kita menanti kehalusan jiwa mereka yang ditakdirkan berbakat mengembangkan industri otomotif. Saatnya ilmu dan seni kembali dipadukan untuk penyelamatan planet bumi yang kian keropos ini. Memang kita tidak berkawan dengan matahari dan bukan sahabat bulan. Ide dan daya ciptalah yang membuat matahari ramah menyinari 365 hari, di tahun 2008. (Beny Uleander/Sketsa Otomotif MONTORKU EDISI 59/DESEMBER 2007)

Read More

Revolusi Hijau Jilid II

Revolusi Hijau Jilid II

By Beny Uleander   Sabtu, Desember 29, 2007   Tidak ada komentar:

Ada selarik harapan yang terujar dalam kesepian, serajut impian yang terkubur dalam keheningan, serangkum kecemasan yang menggelayut di dinding waktu. Itulah suara prediksi Robert Thomas Malthus (1766-1834). Pertumbuhan penduduk berdasarkan deret ukur, tapi kemampuan alam menyediakan kebutuhan manusia seperti deret hitung.
Bertebar momen yang terekam apik dalam sepenggal episode, indah dalam kesan, tak bosan untuk dikenang dan abadi untuk dipahat dalam loh hati. Itulah sekelumit kisah “Revolusi Hijau” yang indah untuk dikenang, bukan karena semarak kisah sukses, tapi karena petani tidak berkawan dengan kesejahteraan, rasa kenyang bukan sahabat karib rakyat kecil-buruh-jelata dan lahan tandus kurus terkapar loyo dari Sabang hingga Merauke.
Umat manusia (pemerintah/swasta/LSM) berlari menghindari “tsunami Malthus” yaitu ancaman bencana kelaparan global. Lantas beragam pola, teknik dan program meningkatkan ketahanan pangan diretas peneliti dan akademisi di laboratorium penelitian.
Di saat pola pertanian kita masih berskala sub sistem --tanam untuk keperluan perut, dibagikan ke tetangga dan kalau ada kelebihan baru dijual di pasar tradisional--, pemerintah meretas visi peningkatan produktivitas
pertanian tradisional diarahkan ke industri pertanian. Gema Revolusi Hijau yang sukses di Meksiko dan Filipina, lalu pada tahun 1970-an dipinang Indonesia untuk meraih kemandirian pangan dengan nama Bimas.
Padi (karbohidrat) menjadi anak tunggal swasembada pangan yang dikembangkan di seluruh negeri. Tahap awal adalah meretas teknik-teknik pertanian yang efektif untuk meningkatkan kuantitas pangan. Salah satunya adalah teknik pemupukan dengan menggunakan pupuk-pupuk modern (kimiawi). Mulailah saat itu, petani di berbagai daerah mengenal betul jenis, sifat, penggunaan dan manfaat pupuk kimia dan pestisida bagi kesuburan tanaman.
Memang ada parade kemenangan yang dituai dari Revolusi Hijau. Surplus pangan terjadi di mana-mana. Bahkan dengan gagah, pemerintah Indonesia mengirim bantuan beras bagi rakyat Vietnam yang saat itu mengalami paceklik pangan. Ada program subsidi terhadap pupuk, kredit pertanian, penetapan harga dasar gabah, diberdirikannya Bulog, pembangunan irigasi dari pinjaman luar negeri, penanaman bibit yang seragam, hingga penyuluhan.
Ternyata, 35 tahun kemudian, tepat tahun 2005, bangsa Indonesia menerima kiriman beras impor dari Vietnam dan Thailand. Apa yang terjadi selama kurun waktu yang panjang itu? Mengapa negeri yang awalnya kaya raya dengan tanah yang luas dan subur lalu tertimpa musibah kelaparan?
Pakar pertanian dan hortikutural dengan gamblang menyebut praktek pertanian berbasis pupuk dan pestisida kimiawi sebagai keruntuhan mazhab Revolusi Hijau. Air dan tanah rusak karena penggunaan pestisida dan pupuk yang tidak terkendali. Lambat laun alam jadi rusak dan produk pertanian pun tidak bebas dari racun kimia. Ujung-ujungnya pestisida meracuni tubuh manusia.
Revolusi selalu melahirkan kontra revolusi. Demikian pula kemegahan kerajaan Revolusi Hijau mulai digusur ekspansi Revolusi Organik dengan slogan mendunia, back to nature. Masyarakat modern, terutama negara maju di Eropa dan Amerika serius merintis produk-produk pertanian organik. Tapi di Indonesia kebijakan pertanian organik belum memiliki blue print (cetak biru) dalam hal: aplikasi teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Hampir semua gerakan dan perjuangan kelompok tani maupun LSM kini menyuarakan kata: pertanian organik, tanaman organik dan pupuk organik. Namun mengapa lahan pertanian kian tandus dan berita busung lapar terungkap dari daerah dekat istana negara sampai pedalaman Irian Jaya?
Rupanya sinergi advokasi kalangan LSM dan swasta amat rapuh. Sama-sama bersiul tentang pertanian organik, tapi saling menjelekkan-jelekkan produk dan teknik pertanian yang ramah lingkungan. Di tengah kegamanan situasi pertanian nasional dan kerusakan lingkungan hidup, Koran Pak Oles memantapkan kembali kiprah awalnya sejak terbit Mei 2000 silam. Mulanya bernama Warta Oles sebagai media cetak dengan format sederhana untuk mensosialisasikan semboyan Organik, Lestari, Sehat dan Sejahterah (OLES).
Semboyan ini lahir seiring dengan visi Dr Ir Gede Ngurah Wididana, M.Agr merintis pertanian organik berbasis teknologi effective microorganisms, sejak tahun 1990. Teknologi EM kini telah diterapkan lebih dari 160 negara di dunia. Di Jepang dan Thailand, teknologi ini didukung pemerintah. Dan, teknologi temuan Prof. Dr. Teruo Higa dari Universitas Ryukyus Okinawa ini, sudah diaplikasikan sebagian kalangan petani di Indonesia menuju Revolusi Hijau Jilid II. Produktivitas tanaman meningkat, kesuburan tanah diperbaharui dan tentunya kita mulai mengonsumsi produk organik. Karena itulah, menyambut perguliran tahun 2008, redaksi Koran Pak Oles memfokuskan areal liputan pemberitaan di bidang pertanian organik, kesehatan organik dan pengembangan industri yang ramah lingkungan. Semoga komitmen ini kian mendorong pemerintah dan petani meninggalkan teknik pertanian yang merugikan kesuburan tanah, tanaman dan kesehatan manusia. (Beny Uleander/KPO EDISI 143/DESEMBER 2003)

Read More

Parodi Red Devil Di Nusa Dua?

Parodi Red Devil Di Nusa Dua?

By Beny Uleander   Kamis, Desember 20, 2007   Tidak ada komentar:

Ledakan tawa membahana di wantilan DPRD Renon, Denpasar, Sabtu siang (8/12). Saat para peserta KTT United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Nusa Dua serius membahas pasar karbon, di Denpasar, koalisi masyarakat sipil dan LSM dari berbagai negara untuk keadilan iklim menyimak parodi dan sindiran segar dari mantan presiden dan penguasa Republik Mimpi soal pemanasan global. Suasana kian heboh saat terjadi perang pendapat antara Suharta, Habudi, Megakarti, Gus Pur dan Wakil Presiden Jarwo Kuat tentang skema REDD (Pengurangan Emisi dari deforestasi dan degradasi) yang sangat merugikan masyarakat pesisir.
Pemicu diskusi adalah penasehat Presiden, Effendy Gozali yang mengatakan, bumi dan hutan bukan milik penguasa atau pengusaha, tapi rakyat dan pemuda. Kontan saja joke segar keluar dari mulut Wapres Jarwo Kuat yang saat itu tidak didampingi Presiden Si Butet Yogya. “REDD itu merugikan rakyat. Ada dua kata yang berakhiran mirip REDD, jambret dan kutu kupret,” ujar JK, yang disambut tawa penonton. Gus Pur dengan canda cerdas mengatakan ada kata akhiran REDD yang bagus untuk dilihat, --goyang dombret. Rupanya Habudi yang berwawasan high tech menyebut akhiran REDD yang berarti suka menyolong buah-buahan; kampret. “UNFCCC di Nusa Dua tidak menghasilkan komitmen apapun karena pesertanya RED DEVIL; setan-setan,” ungkap Habudi memelesetkan istilah REDD dengan RED Devil (setan merah).
Penyelamatan bumi menjadi isu mutlak untuk diselesaikan. Skema REDD yang menganjurkan negara berkembang untuk menanam pohon (deforestasi) ternyata ditanggapi mantan penguasa orde lama, Suharta. ”Lebih dari 60 juta hektar hutan di Indonesia sudah dikuasai perusahaan dan perkebunan sejak masa orde lama. Saya mohon maaf telah mengatur hal itu. Sekarang rakyat tambah miskin,” ujar Suharta yang menjawab pertanyaan dari Effendi Gozali dengan terbata-bata karena masih dalam kondisi sakit.
Pembahasan hangat tentang penjualan karbon juga ditanggapi cerdas oleh Mantan Menristek lulusan Jerman, Habudi. “Pasar karbon sudah ngga’ high-tech. Sekarang mengetik saja tidak memakai karbon. Kan sudah ada komputer,” katanya. Menurut Effendy Gozali, hutan berfungsi sebagai penyerap karbon, tempat hidup bagi masyarakat adat, penyimpan air, bergerilya (jaman perang), bahkan sebagai tempat pacaran. “Tapi bagaimana bisa pacaran, lha wong hutan banyak ditebang. Jadi malah panas,” jelasnya.
Namun ada tips dari Guru Bangsa soal melestarikan hutan. “Tipsnya adalah 3G (istilah keren sekarang tri ji). Pertama, gali dan kaji kebijakan lokal. Kedua, gunakan nurani untuk membuat solusi. Ketiga, giatkan keberpihakan kepada rakyat. Untuk lebih afdol, bolehkah saya menambahkan satu lagi? Gitu aja kok repot,” ujarnya disambut tawa warga Republik Indonesia. Menurut Megakarti yang sangat berkesan begitu tiba di Bali, masyarakat harus mencintai hutan seperti mencintai diri sendiri. “Cintai hutan dengan sendirinya tanpa mau diperintahkan dulu oleh orang lain,” pesannya.
Hadir juga Direktur Walhi Pusat Chalid Muhammad. Menurutnya, Global Day Action menuntut keadilan iklim yang tidak hanya dilakukan di Bali tapi seluruh Indonesia. “Konferensi di Nusa Dua telah berubah menjadi konferensi perdagangan karbon oleh negara maju, World Bank, Asian Development Bank dan calo-calonya,” kritiknya.
Tak lupa aktivis Friends of the Earth dari Kolombia Hildebrando Velez ikut menyemprot unek-eneknya. Menurutnya, keadilan iklim jauh lebih penting dari perubahan iklim. Begitu pula dengan tawaran Bali dengan Nyepi For The Earth yang disampaikan budayawan I Gusti Raka Panji Tisna dan diamini oleh Direktur Walhi Bali, Nyoman Sri Widhiyanti.
Aksi ditutup long march mengelilingi Lapangan Puputan Renon, depan Gedung Gubernur Bali. Aksi yang diikuti ribuan elemen itu meneriakkan keadilan iklim untuk bumi seperti WALHI, Serikat Buruh Indonesia, Serikat Petani Indonesia, Serikat Buruh Migran Indonesia, FPPI, FSBJ, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Friends of the Earth, Serikat Nelayan Indonesia, Mitra Bali, Green Student Movement Jawa Barat, Solidaritas Perempuan, Korban Lumpur Lapindo serta elemen perwakilan dari Korea, Filipina, India, Kolombia dan Greenpeace. (Beny Uleander & Didik Purwanto/KPO EDISI 142)

Read More

Kiamat Kecil Di Nusa Dua

Kiamat Kecil Di Nusa Dua

By Beny Uleander   Kamis, Desember 20, 2007   Tidak ada komentar:

Dalam komunitas agama, tema hari kiamat diungkapkan dalam ragam versi dan kisah. Kadang ada alur ungkap yang mengerikan soal akhir dunia. Bencana dahsyat menghancurkan bumi dan segala isinya. Goncangan gempa mahadashyat dan tsunami ganas menelan hahis semua yang hidup dan tinggal di daratan. Bumi terbelah. Jerit tangis menyayat hati menjadi balada terpilu.
Ramalan tentang hari kiamat memang menakutkan. Kesalehan kerap dipupuk lewat jalinan ramalan apokaliptik yang menggentarkan hati. Lantas amal saleh dan doa tulus dijadikan “tameng” kokoh dan “jalan tol” yang menghantar jiwa-jiwa tak berdosa menuju kehidupan baru. Sementara ganjaran dosa dan siksa neraka sering dipakai para guru agama untuk memotivasi umatnya menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik dan benar.
Isu kapan tibanya hari kiamat dalam sejarah klasik maupun modern-global saat ini menjadi iklan sabun yang mudah meninabobokan para pemeluk agama konvensional beralih ke aliran atau sekte baru. Ada kelompok kepercayaan yang membangun doktrin baru, hari kiamat akan tiba. Waspadalah….waspadalah….waspadalah….
Doktrin hari kiamat atau akhir dunia amat mudah dipercaya kelompok masyarakat di suatu wilayah/negara yang miskin. Beban hidup yang mahaberat menemukan gerbang pembebasan pada hari kimat yang bakal tiba. Kerja keras mencari sesuap nasi diganti dengan doa intens menanti detik-detik hari kiamat. Rasa lapar dan haus diabaikan.
Kata kiamat memang berasal dari bahasa Arab yang berarti bangkit atau bangun. Dalam kepercayaan Yudaisme, Islam dan Kristen, hari kiamat adalah gerbang menuju hari akhirat. Manusia akan diadili dan diberikan pembalasan yang sewajarnya dengan perbuatan mereka semasa mereka hidup. Momen Allah mengambil orang-orang yang baik untuk kehidupan yang baru.
Dalam perspektif agama, hari kiamat bisa didefinisikan sebagai hari keputusan, perhitungan, pengadilan, perpisahan, pengumpulan, penyesalan, kebangkitan atau hari terbukanya aib. Ya hari kiamat adalah hari yang agung dan muara abadi dari kerinduan umat beragama dari tradisi Nabi Ibrahim AS.
Rupanya tanda-tanda kiamat juga mulai tercium di Nusa Dua, Bali. Ya, nama Nusa Dua kini menjadi “buah bibir” masyarakat dunia. Tempat wisata eksklusif dengan hotel-hotel mewah ini menjadi saksi sejarah pertemuan penghuni planet bumi ini membicarakan kelangsungan hidup mereka.
Selama berlangsung Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Nusa Dua dari tanggal 3 Desember hingga “molor” sehari, sampai 15 Desember ini, setiap hari ada parade demo. Koalisi masyarakat peduli keadilan iklim dan aktivis lingkungan hidup mancabenua berupaya mengangkat “luka-luka” lingkungan hidup. Planet bumi sedang “demam berat” ini terungkap di areal perkampungan Bali. Sayang, pengakuan dan ungkapan kesaksian soal duka derita yang dialami penduduk di negara-negara miskin akibat perubahan iklim tidak bergemuruh di arena sidang. Itulah realitas yang menyedihkan dari kehebohan ajang akbar UNCCC di Bali.
Pertemuan yang diikuti 9.575 peserta dari 185 negara awalnya diharapkan sukses membuat dokumen Bali Road Map atau Peta Jalan Bali. Nyatanya diskusi transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berlangsung alot. Pembahasan peningkatan target penurunan emisi di negara maju gagal disepakati. Dalam konferensi tersebut negara-negara maju dituntut meningkatkan kewajiban menurunkan emisi sebanyak 5 persen menjadi 25-40 persen dari tingkat emisi tahun 1990.
Kiamat kecil memang terjadi di Nusa Dua. Kegelisahan memaknai perubahan iklim yang kian ekstrem di muka bumi berubah menjadi diskusi ekonomi. Konferensi di Nusa Dua dikritik Direktur Walhi Pusat Chalid Muhammad telah berubah menjadi konferensi perdagangan karbon oleh negara maju, kaum kapitalis-pengusaha, World Bank, Asian Development Bank dan calo-calonya. Bencana yang memilukan dari perubahan iklim dipicu oleh gaya hidup modern yang konsumtif, mewah dan tidak ramah lingkungan.
Seharusnya, konferensi menjadi kiblat kesadaran bahwa planet bumi yang sudah tua ini sedang sekarat. Tapi yang terjadi? Kerakusan (nafsu jahanam kapitalisme) dan kebutaan hati membuat delegasi AS seolah tutup mata dengan aneka bencana yang mulai dinikmati penduduk di negara-negara miskin. Bahkan dengan angkuh, AS melihat upaya penurunan emisi karbon sama artinya dengan ancaman kelangsungan percepatan pertumbuhan ekonomi. UNFCCC gagal merumuskan penurunan emisi karbon. Gugurlah harapan masyarakat dunia yang memprihatinkan efek rumah kaca.
Apalah artinya kesejahteraan bila bumi tempat pijak hancur? Apalah artinya hidup nyaman bila alam lingkungan kerap dilanda bencana? Apa untungnya kemajuan ekonomi tapi akhirnya manusia sendiri yang menjadi actor terciptanya hari kiamat.
Dalam ranah agama, hari kiamat sepenuhnya dalam kuasa Allah, tapi dalam alur perubahan iklim, kehancuran planet bumi ini dalam genggam kuasa negara-negara maju yang arogan. Tidaklah salah bila parodi Republik Mimpi membahas Skema REDD yang menganjurkan negara berkembang untuk menanam pohon (deforestasi) penuh dengan ungkapan satir. REDD diplesetkan secara cerdas oleh mantan presiden dan penguasa Republik Mimpi; Suharta, Habudi, Megakarti, Gus Pur dan Wakil Presiden Jarwo Kuat. Tapi ada benarnya juga. Para peserta dan negara yang tidak peduli dengan krisis perubahan iklim layak disebut penjambret, kutu kupret atau kampret. Arena konferensi pun menjadi arena goyang dombret yang miskin aksi nyata. Bahkan Habudi yang berwawasan high tech menyebut UNFCCC di Nusa Dua tidak menghasilkan komitmen apapun karena pesertanya RED DEVIL; setan-setan; sebuah julukan kesayangan untuk tim setan merah Mancheser United. Aksi jambret kekayaan hutan dan isi bumi dilakukan setan-setan merah; aktor intelektual kiamat kecil di Nusa Dua. (Beny Uleander/KPO EDISI 142)

Read More

Manajemen Pertanian Tambal Sulam

Manajemen Pertanian Tambal Sulam

By Beny Uleander   Rabu, Desember 05, 2007   Tidak ada komentar:

Berita kelaparan, busung lapar, rakyat makan nasi aking atau umbian hutan dan impor beras adalah sebuah ironi yang kini dianggap hal lumrah di negeri gemah ripah loh jinawi ini. Barisan syair, lantunan pantun dan gema lagu daerah seluruh Nusantara warisan lelulur dihiasi dengan latar belakang alam, kehidupan riang di kebun , sukacita panen di sawah, kekompakan kerja bersama merintis ladang baru. Kita adalah keturunan leluhur agraris. Kita adalah bangsa agraris. Namun mengapa kita seperti induk ayam yang mati mengeram di atas tumpukan jerami.
Manajemen pertanian Indonesia berada di titik simpang-siur. Nasib petani yang terus terpuruk dalam pergantian rezim demi rezim menjadi 'petunjuk' bahwa kita belum memiliki blue print mengelola pertanian Indonesia dari sektor hulu dan hilir. Kekacauan manajemen pertanian setali tiga uang dengan sistem pendidikan nasional yang compang-camping. Pertanyaannya, apakah generasi muda yang kini didaulat sebagai pengambil kebijakan publik memiliki kualitas SDM yang keropos? Tentu saja tidak sebab kita memiliki menteri, dirjen atau staf ahli kementerian dengan titel akademis yang meyakinkan. Bahkan, sebagian besar menimba ilmu di universitas ternama di Eropa dan Amerika.
Letak kekeroposan pertanian Indonesia ada pada aspek kerumitan birokratis dalam mengimplementasikan berbagai terobosan pengembangan sektor pertanian. Berbagai terobosan itu dikemas dalam nama 'proyek-proyek pertanian'. Spirit proyek adalah batas waktu pengerjaan jangka pendek dan ditutup dengan evaluasi. Sedangkan aspek investasi visi pembangunan pertanian berkelanjutan itulah yang menjadi titik pincang kemajukan dunia pertanian Indonesia. Akibat lebih tragis, lantas dunia pertanian dilihat generasi muda sekarang sebagai bidang pekerjaan yang kotor dan tidak menjanjikan masa depan yang cemerlang. Padahal ada banyak peluang bisnis dalam mengelola sektor ini.
Gegap gempita revolusi hijau era 1960-an yang timbul di negara-negara 'Barat' sukses mengantar Indonesia mencapai swasembada pangan era Presiden Soeharto tahun 1980-an. Salah satu pilar revolusi hijau itu adalah peningkatan produktivitas lahan pertanian dengan menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimiawi. Upaya peningkatan produksi pangan yang salah, dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bahan kimia dan pestisida lainnya, memberikan dampak kimia negatif, yang berlanjut pada pertaruhan nilai kesehatan manusia akibat residu kimia yang ditinggalkan. Dampak negatif yang serius terhadap lingkungan menyebabkan penurunan kualitas produksi akibat kerusakan unsur hara tanah yang diikat oleh residu kimia dalam tanah.
Ketika negara-negara 'Barat' sudah sadar akan kekeliruan menggunakan pupuk dan pestisida kimiawi (back to nature), pertanian Indonesia tetap mengandalkan pemakaian pupuk kimia yang memberi sumbangan besar marjinalisasi lahan-lahan kritis dan tandus. Indonesia seperti orang yang tergagap-gagap mengaplikasikan spirit back to nature dalam merevitalisasi pertanian Indonesia. Padahal, jauh ke belakang, nenek moyang kita amat lihai, cerdas dan arif mengembangkan pertanian organik. Bahkan khususnya di Indonesia, pertanian modern yang serba sintetis seperti sekarang ini, adalah sesuatu yang baru kita kenal beberapa puluh tahun terakhir ini saja. Selama beribu tahun (setidaknya seperti yang terlukis di dinding Borobudur), petani kita selalu menerapkan sistim pertanian organik Penggunaan pupuk dari kotoran hewan atau sisa-sisa panenan, adalah hal yang selalu digunakan sebagai penyubur tanah oleh kakek nenek kita.
Sementara permintaan pasar global akan produk pertanian organik terus meningkat tajam. Hal ini ditandai dengan perguliran trend mengomsumsi fast food menjadi slow food. Sementara sektor swasta di Indonesia 'lebih tanggap' mengantasipasi dampak serius di atas dan cekatan merespon ancaman pasar global akan kebutuhan produk organik. Sehingga cepat atau lambat, pemerintah Indonesia, entah di era SBY atau penggantinya, harus membuat blue print pertanian organik dan pertanian berkelanjutan dengan visi perbaikan kualitas lahan, kualitas produk organik, reformasi sektor agribisnis dan menata mata rantai industri dengan penciptaan pasar skala lokal, nasional dan global. Dengan visi yang berkesinambungan ini, kebijakan implementasi hendaknya tidak lago 'dikerangkeng' dalam proyek-proyek jangka pendek yang hilang bersama waktu.
Itulah solusi tepat yang harus kita kerjakan sekarang ini. Paradigma pertanian kita harus kita ubah secara radikal. Pertanian organik yang ramah lingkungan berbasis penggunaan pupuk dan pestisida alamiah menjadi pilihan bijak menyelamatkan lahan pertanian kita yang kritis. Memang mungkin akan timbul pertanyaan mengenai efisiensi. Karena untuk kembali ke pupuk kandang, pupuk hijau atau kompos, petani kita kita akan mengeluhkan ongkos produksi yang tinggi dan keterbatasan bahan baku. Tapi perlu diingat, Koran Pak Oles edisi ini memprofilkan berbagai kiprah kalangan LSM dan praktisi pertanian yang sukses mengembangkan 'percontohan' kebun organik di daerah mereka. Kemajuan teknologi seperti inilah yang harusnya kita serap dan sosialisasikan kepada masyarakat pertanian kita. Sekaligus juga mengubah nuansa berpikir kebanyakan orang, bahwa pertanian organik adalah pertanian berbiaya mahal yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang Jepang, Eropa dan Amerika saja.Tidak ada salahnya kita meniru pola pertanian yang "low cost economy". Dan ini harus menjadi trend menata dunia pertanian Indonesia agar aroma kemiskinan yang membalut nasib petani bisa menjadi kenangan masa lalu. (Beny Uleander/KPO EDISI 124)

Read More

Harta Karun Dari Laut

Harta Karun Dari Laut

By Beny Uleander   Senin, Mei 15, 2006   Tidak ada komentar:

Laut adalah sawah ladang yang tak terkira nilainya. Bayangkan saja, tanpa harus mencangkul sekuat tenaga ataukah mengolahnya repot-repot, kita tinggal menuai hasilnya. Kapan saja dan sesuka hati. Hasil laut memang tak didera paceklik, apalagi krisis yang selalu menghambat laju perekonomian. Bentangan keindahan taman laut nan memukau dan gulungan ombak yang eksotik menjadi magnet wisata bahari dan wisata tirta yang menggoda para pelancong mancabenua. Bisakah rakyat negari ini menjadikan laut sebagai fondasi pembangunan Indonesia masa depan?
Konsep wisata bahari menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, Yaqqub Abidin perlu ditopang dengan berbagai aktivitas wisata laut seperti menyelam, memancing, berenang, hotel atau restauran terapung yang didukung oleh ekosistim yang memiliki produktivitas hayati yang cukup tinggi seperti terumbu karang, padang lamun, rumput laut dan hutan mangrove.
Selain pendapatan masyarakat meningkat, devisa negara pun turut terdongkrak. Secara tidak langsung, ekosistem laut pun akan terjaga dengan apik. Memang ini semua impian ideal yang bisa diwujudkan. Sebuah konsep bermakna ketika mampu diimplementasikan menjadi serpihan kebijakan lapangan yang membuahkan hasil. Sekalipun, hasil yang ditorehkan masih seumur jagung. Fakta di lapangan menyisakan rajutan keprihatinan dan balutan duka. Banyak terumbu karang yang hancur luluh lantak oleh aksi bom ikan nelayan-nelayan Indonesia yang ingin dapat hasil tangkapan secara mudah. Padahal pertumbuhan dan perkembangan terumbu karang membutuhkan waktu puluhan tahun.
Gerakan masuk laut (Gemala) yang digalakkan pemerintah di tingkat lokal selama ini melulu menjadi program ‘ngetrend’ pejabat tertentu. Sesudah itu Gemala tinggal kenangan dan tersimpan rapi di kantor arsip daerah. Maaf, lengkap dengan coretan proposal semesteran. Alhasil, upaya membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pemeliharaan laut sebagai sumber andalan masa depan masih jauh panggang dari api.
Padahal di tataran Internasional, Indonesia dikenal sebagai negeri maritim. Jauh sebelumnya, berabad-abad silam,
hamparan keindahan pulau-pulau Nusantara yang dipisahkan ratusan selat mengundang decak kagum para pengelana asing untuk menyambanginya. Elok kemilau mutiara timur yang dipersembahkan dari laut Nusantara menjadi buah bibir para pelaut, saudagar dan kaum cerdik cendekia di bandar-bandar pelabuhan. Merekapun menyiarkan cerita tentang negeri gemah ripah loh jinawi ini di negeri asal mereka.
Pertanyaan reflektif terlontar bagaimana konsep pemberdayaan potensi kelautan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat? Sudah turun-temurun anak bangsa menyandang predikat sebagai anak cucu pelaut. Sudah ribuan penduduk yang menetapkan laut sebagai ladang mereka mencari penghasilan. Sudahkah rakyat (baca: masyarakat nelayan) hidup sejahtera?
Gemala harus menjadi program nasional. Sebuah kebijakan mainstream yang mendorong, mengajak dan memotivasi rakyat negeri ini untuk membangun masa depan mereka di laut, bukan semata bertopang pada harta karun yang ada di daratan. Sebab, negeri ini adalah negeri maritim, sebuah negara kepulauan yang sambung-menyambung oleh selat demi selat.
Selama ini fokus pembangunan nasional lebih kepada konsep pengelolaan potensi darat atau wilayah. Karena itu, laut masih dilihati sebagai sebuah ruang penghalang komunikasi lintas daerah dan pulau. Padahl spirit keterpisahan oleh laut justru titik picu lahirnya keanekaragaman budaya, nilai pengetahuan lokal, budaya dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu pembangunan maritim tidak dipusatkan pada daerah atau selat tertentu. Dengan kata lain, pendekatan parasistik/eksploitatif yang merugikan salah satu pihak harus ditiadakan. Sebaliknya, nilai dan asas manfaat bersifat non ekstratif yang harus dikedepankan. Pendekatan simbiotik mutualisme menjadi wacana tunggal dalam menjaga keutuhan kepulauan, memacu pertumbuhan sektor kelautan dan merekatkan rasa sebangsa dan setanah air. Masyarakat diberi keleluasaan dan dukungan sarana maupun prasarana untuk ikut berpartisipasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.
Sejumlah fakta memang menghadang upaya pengembalian kejayaan bahari dalam optimalisasi bidang kelautan dan perikanan. Kualitas SDM yang masih rendah, penguasaan teknologi dan informasi bidang kelautan yang minim, perluasan jaringan kerja sama dan pemasaran, serta minimnya ketersediaan dana.
Mungkin kita perlu belajar dari sejarah tentang kejayaan Indonesia sebagai negeri bahari. Lautan Nusantara pernah mencatat torehan keemasannya sendiri. Pada zaman Kerajaan Majapahit, Patih Gadja Madah mengupayakan “effective occupation” wilayah-wilayah terluar Indonesia melalui laut. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya dikenal dengan apa yang disebut “Good Administration” karena mampu menerapkan sistem administrasi pemungutan pajak bagi semua kapal asing yang masuk perairan Indonesia. Sistem ini memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Keemasan laut pun tampak juga saat kedaulatan Nusantara terancam invasi kolonial bangsa Eropa. Adipati Yunus berhasil mengusir Portugis dari perairan Malaka. Sultan Agung sukses mempertahankan Jayakarta (kemudian Batavia, dan sekarang Jakarta). Semua kemenangan ini diperoleh melalui kekuatan lautnya.
Untuk konteks sekarang, kejayaan kelautan tidak hanya berarti tentara dan angkatan perang secara “an sich”. Kejayaan kelautan kita mesti ditunjukkan lewat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, perkapalan, pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah pesisir, konservasi biota laut yang hampir punah dan rusak, pemberdayaan masyarakat laut dan pesisir, memajukan pertumbuhan sektor ekonomi lewat optimalisasi kekayaan laut Indonesia. Bila semua unsur ini bisa berjalan, maka kita dapat menggapai kejayaan bahari yang pernah ada dalam sejarah, dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun yang akan datang.
Dalam peta dunia, wilayah Indonesia terletak antara 6­0 LU – 110 LS dan 950 – 1410 BT. Dua pertiganya tersusun dari lautan dengan luas 5,8 juta km2. Untaian pantai membentang sepanjang 17.504 km. Pulau-pulaunya mencapai 81.000 km. Pada hamparan inilah pusat keanekaragaman hayati di dunia berada. Ada 2000 jenis spesies ikan, dan baru 400 spesies yang sudah dimanfaatkan secara ekonomis. Jenis crustacean lebih dari 1502 spesies, termasuk 83 jenis udang dalam suku penaidae yang dikonsumsi. Ada 17% genus karang dunia berada di perairan Indonesia. Ada 18% terumbu karang, 30% mangrove dengan padang lamun (sea grass) terluas dan terbanyak.
Mungkinkah kita bisa menunjukkan kejayaan Indonesia sebagai negeri bahari yang disegani dunia? Jawaban hanya satu. Kejayaan bahari hanya bisa terwujud dengan pengelolaan terpadu dan berkelanjutan semua potensi dan kekayaan laut yang ada. Pengelolaan yang sinergis dengan upaya empowering masyarakat pesisir. Koordinasi sektoral juga diharapkan dapat menjawab persoalan seperti kemiskinan masyarakat pesisir, konflik pemanfaatan ruang serta penurunan kualitas lingkungan pesisir dan laut. Perlu keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, swasta dan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Bersama kita kembali berjaya sebagai negeri bahari. Selamat berjuang. KPO/EDISI 106 MEI 2006

Read More

Basis Kecerdasan

Basis Kecerdasan

By Beny Uleander   Sabtu, April 15, 2006   Tidak ada komentar:

Indonesia sebuah negeri yang kaya dengan belitan pelik persoalan ketidakjelasan tatanan negara maupun kesimpang-siuran blue print proyek pembangunan. Payahnya lagi, anak-anak Indonesia di setiap pembabakan jaman selalu bertikai liar di antara bandul ‘ketunggalan’ dan kemajemukan. Ketika kebebasan dalam pluralisme dituai, rasa congkak ketunggalan (ika) mulai dihidupkan lagi. Kala, nafsu ketunggalan itu mengancam kesatuan bangsa yang majemuk maka kembali terdengar teriakan untuk bersama mengusung bendera kebhinekaan. Uniknya, api konflik kehancuran maupun gempa perpecahan sosial datang silih berganti, Republik ini tetap kokoh berdiri. Entah semu atau memang suatu saat Republik akan mengikuti tesis roboh atau hancur.
Dalam tesis roboh, ibarat bangunan tua yang dimakan rayap, rumah Republik akan keropos perlahan-lahan. Itulah gambaran yang cocok menyorot aksi jual beli asset negara yang penuh dengan trik keuntungan sekarang, rugi belakangan (baca: kesepakatan berdasarkan KKN). Perilaku korupsi ibarat rayap yang melemahkan pembangunan bangsa ini dari dalam.
Pemerintah dengan departemennya menggunakan ‘habis-habisan’ anggaran negara yang dikucurkan per semester dan per tahun anggaran. Tidak peduli anggaran negara sedang cekak. Langkah pemerintahan yang efisien bisa dihitung dengan jari, Pemkab Jembrana di Bali atau Solo di Jawa Tengah. Transaksi pinjaman demi pinjaman terus berlangsung yang akan dibayar ‘generasi impian’ tahun 2045. Secara diam-diam kedaulatan negara mulai digadaikan. Itulah kegelisahan eksitensial yang harus didiskusikan generasi muda saat ini.
Dalam tesis runtuh, arogansi mayoritas kadang kala tergoda untuk mendikte aturan normatifnya menjadi standar baku untuk seluruh bangsa. Sementara minoritas dalam kepongahan geografis dan kultur yang cantik kadang merasa bisa hidup mandiri tanpa perlu terdaftar dalam peta NKRI. Ruang dialog diganti parade demo tandingan sembari menebar aroma kemarahan di ujung golok. Bayangkan betapa sadis dan tragis jika kemarahan 200 jutaan penduduk negeri ini bermuara pada sabetan golok. Kekayaan heterogenitas menjadi lahan subur separatisme. Inilah masalah pencarian demokrasi yang sejati. Jika gagal, maka runtuhlah Republik ini.
Ketika, bangsa ini baru keluar dari penjara rezim Orba, DPR kini kembali bertingkah pola menjadi wakil pemerintah. Sebagian rakyat mulai gerah akibat hak-hak publiknya mulai terpinggirkan. Banyak persoalan kenegaraan yang tidak tuntas diurus hingga ke akar-akarnya karena kepentingan politis temporal lebih dilihat sebagai keabadian masa kini. Bentuk-bentuk investasi sosial, politis maupun ekonomi amat rapuh. Akibatnya di bidang ekonomi, rakyat yang produktif menjadi penganggur aktif. Geliat sektor swasta tertatih-tatih oleh urusan birokrasi maupun tagihan-tagihan pemerasan ‘super liar’. Biaya izin terlampau besar sehingga perusahaan akhirnya tutup sebelum bisa menjual produk barang maupun jasa. Sementara upaya pemerintah untuk mendukung sektor swasta khususnya UKM hanya basa-basi di ujung lidah yang memang tidak bertulang.
Suara-suara kegelisahan itu kian mencemaskan kala pemerintah pun mendandani dirinya menuju tatanan ordo kekuasaan. Kegelisahan tentang masa depan Indonesia terus mekar kala isi perut bumi nusantara mulai dikeruk tangan-tangan asing yang biasanya tidak peduli dengan masa depan anak cucu orang Papua, masyarakat Cepu, warga Kalimantan atau saudara-saudara kita di Lampung.
Adalah suatu hal yang wajar sekaligus suatu pujian bahwa di kalangan generasi muda saat ini kembali tumbuh sikap kritis untuk melembagakan ‘badan-badan’ oposisi sebagai sebuah opsi terkini mengagendakan tatanan demokratis. Tapi satu hal jelas, ungkap YB Mangunwijaya, demokrasi hanya dapat datang dari bangsa yang berkebiasaan berpikir rasional, emosi-emosinya yang wajar lazim dikendalikan oleh otak. Suatu nasion demokratis adalah nasion dari bangsa yang cerdas. Lebih tajam lagi, ungkapan sarkastik Mangunwijaya bahwa lelaki atau perempuan yang dungu dan tolol secara alamiah bukan orang demokratis.
Di tikungan kesadaran ini, kita layak meneropong gejala kehancuran ekologis dalam pengelolaan lingkungan perkotaan, pemukiman maupun pedesaan karena kita dipimpin oleh mereka yang berpikiran idiot. Contoh sederhana, pengolahan sampah atau limbah organik maupun non organik di kota besar dan kecil di Indonesia tidak memiliki cetak biru yang konkrit untuk semua daerah. Padahal berbagai kemajuan teknologi dan peneletian pertanian terkini mengkondisikan bahwa sampah bisa didaur ulang menjadi produk pertanian maupun industri yang ramah lingkungan. Ada segelintir putra/i bangsa ini yang berjuang sendiri mengubah sampah menjadi gelembung ekonomi disertai penciptaan lapangan pekerjaan sekaligus pendidikan kesadaran ekologis.
Sampah kadang dijadikan sebagai lahan proyek untuk mencari bantuan lembaga keuangan dunia. Dalihnya bisa bermacam-macam seperti mengubah sampah menjadi energi listrik atau menjadi pupuk pertanian. Setelah uang datang, proyek sampah diresmikan secara meriah penuh glamoritas. Rakyat tersenyum bangga dalam kepolosan. Hasil akhir, sampah terus menumpuk sementara pengelola proyek yang mangkrak saling melempar tudingan. Itulah situasi riil yang perlu dilihat pemerintah sebagai tantangan agar pengolahan sampah ditangani secara profesional bukan demi proyek sesaat.
Memang banyak kendala dalam merumuskan satu persoalan untuk semua daerah kabupaten/kota se-Indonesia. Salah satunya, kuantitas begitu banyak penduduk Indonesia. Dua ratus juta orang, tesebar di sekian ribu pulau, terpisah oleh lautan-lautan luas, selalu memberi segudang dalih untuk mengesahkan kebijakan uji coba, selaku conditio sine qua non agar efektif penanganan suatu persoalan.
Akhirnya, pemerintah pusat maupun daerah dituntut ketegasan untuk menindak tegas proyek-proyek di bidang pemeliharaan lingkungan yang tidak jelas visi maupun implementasi program-programnya. Sebab, penanganan yang asal-asalan ibarat bom waktu yang akan menghancurkan keseimbangan ekologis. Alam Indonesia hancur berantakan karena proyek-proyek siluman yang terus bergentayang di mana-mana. Hak kelola hutan menjadi hak tebang, hak kelola sampah menjadi ajang bagi-bagi uang proyek di luar DAU maupun DAK dan hak pakai pulau menjadi ladang menyelundup sampah-sampah kimiawi dari luar negeri.
Pendidikan kecerdasan lingkungan adalah bagian integral dari membangun negara demokratis. Sebab, bangsa mana saja di bawah kolong langit ini mendiami sebuah wilayah (darat, udara dan atau laut). Pelanggaran terhadap keseimbangan ekologis merupakan sebuah tindakan melawan nilai-nilai demokrasi. Kita berharap anak bangsa yang konsisten mengelola sampah dengan tujuan mulia demi keseimbangan ekologis masih mendapat tempat di bumi Indonesia. Semoga.
KPO/EDISI 102 APRIL 2006

Read More

Dandanan Politis

Dandanan Politis

By Beny Uleander   Rabu, Juli 28, 2004   Tidak ada komentar:

Bumi kita hanya satu. Kata Barbara Ward. Kerusakan bumi tidak lain adalah kerusakan keseimbangan ekosistem yang semakin parah dari tahun ke tahun. Hutan Ethiopia atau Libanon dengan kayu aras yang terkenal 3.000 tahun SM tinggal ‘kenangan tinta emas’ zaman kejayaan Raja Sulaiman dari negeri Israel kuno. Kini, kawasan itu menjadi lautan padang gurun. Inilah contoh, betapa penebangan hutan secara brutal dan sadis sudah dimulai sejak zaman lelulur. Tandus, kering dan menjadi wilayah tak berpenghuni justru jadi saksi dan potret terkini bagi miliaran pasang mata.
Ralph Ducon dengan nada cemas mengungkapkan, duka cita terbesar manusia zaman ini adalah ancaman kepunahan hidup karena kerusakan lingkungan, baik darat, laut maupun udara. Namun gema tangisan Ducon hilang ditelan suara hingar-bingar mesin sensor kayu dan pidato-pidato politis tentang pelestarian lingkungan di alam wacana. Upaya membangkitkan kesadaran komunal bahwa bumi, tempat hidup terkini merupakan pinjaman dari generasi yang mendatang yang bisa dimentahkan dengan argumentasi ko-eksistensi. Sesuatu yang belum ada meski dimungkinkan ada dalam iklim potensialitas, namun tidak punya hak untuk meminta kewajiban tertentu. Generasi yang belum ada tidak punya kemungkinan menuntut kewajiban manusia saat ini untuk memelihara lingkungan hidup. Meski penalaran ko-eksistensi ada benarnya tetapi dari sudut tangggung-jawab dan solidaritas kemanusiaan, kewajiban menjaga bumi dari kerusakan merupakan bagian dari tindak kemanusian dan ciri peradaban humanistik.
Lagi, Barbara Ward berujar ada dua tanah yang harus dipertahankan yakni tanah air dan tanah bumi. Bila keberadaan bumi tidak dipelihara maka ancaman kematian sudah di ambang pintu. Manusia bertambah dari tahun ke tahun tetapi lahan tetap konstan bahkan kian menyempit. Ya, bumi diuntungkan dengan mekanisme alamiah --adanya mortalitas-- sebagai kunci keseimbangan. Tapi jangan lupa, alam yang telah rusak juga menciptakan mortalitas seperti banjir dan tanah longsor karena penggundulan hutan. Peningkatan suhu global dan efek rumah kaca disertai perubahan iklim akibat peningkatan berbagai gas beracun menyebabkan kekeringan dan kegagalan panen.
Di Indonesia, upaya pelestarian lingkungan tidak lebih dari panggung wacana yang berujung pada money game terselubung. Serangkaian proyek pelestarian lingkungan hidup dicanangkan sejak negeri ini merdeka sampai tahun ini tidak menunjukkan hasil hasil positif. Sesuai data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), pada tahun 2003, terjadi 326 kali banjir di 136 kabupaten dan 26 propinsi, terjadi 111 longsor di 48 kabupaten dan 13 propinsi. Juga tercatat 78 peristiwa kekeringan yang tersebar di 11 propinsi dan 36 kabupaten. Belum lagi 263.071 hektar sawah terendam banjir dan 66.838 hektar sawah puso. Ini terjadi di 11 propinsi. Akhir tahun 2003, kerusakan keragaman hayati laut di beberapa tempat di Indonesia sudah terjadi overfishing seperti Laut Jawa, Selat Malaka, Selat Makassar dan Flores, Laut Sulawesi dan Laut Arafura.
Meski kerusakan lingkungan Indonesia sudah demikian parah tetapi masih tetap terbingkai rapi dengan hadiah-hadiah Adipura yang menjadi incaran kaum birokrat yang berlagak genit. Maklum, hadiah ini kian jadi piala politis, --demi status dan penghargaan. Wajar, para pejabat di tingkat kota tetap berlomba percantik kawasan perkotaan agar asri, cantik, indah, pesona dan menawan hati meski secara artifisial. Bila kotanya terpilih, aparat birokrat juga harus siap mengenakan stelan jas dan dasi panjang untuk tampil di media elektronik dan cetak.
Ciri khas sebuah kota yang tengah mengalami tipu daya, justru pada hiasan lahiriah. Bagian belakangnya berantakan. Ini diperparah paradigma yang mendulukan dandanan ketimbang makna. Akibatnya, program kota lebih terfokus pada kecantikan luar, ketimbang kecantikan dalam. Bila kehadiran undian berhadiah seperti Porkas, SDSB ataupun judi togel ditentang habis-habisan oleh seluruh elemen mulai dari tingkat masyarakat biasa, kalangan kampus, kaum cerdik pandai, LSM hingga pejabat publik. Tetapi ketika sebuah program pemerintah untuk pelestarian lingkungan hidup dengan alokasi dana tertentu yang tidak jelas hasilnya, tidak ada satupun elemen masyarakat yang berteriak lantang bahwa telah terjadi proses perjudian terselubung dengan taruhan kelestarian lingkungan. Itulah wajah asli bangsa kita, Indonesia.
Dalam paradigma peradaban luhur, sungai dan air adalah sumber kehidupan. Ketika semua pihak berpegang pada paradigma ini, seluruh kehidupan diarahkan untuk melestarikan kehidupan itu, bagi kemanusiaan. Berarti, ketika pengelolaan sumber kehidupan itu mengalami tipu daya bagi kepentingan individual, seharusnya bisa dikategorikan sebagai kejahatan bagi kehidupan. Kejahatan bagi kemanusiaan.
Di negeri ini, aparat dan birokrat bertindak ngawur dibilang salah prosedur, pencemaran dan kerusakan lingkungan menjadi granat yang dilemparkan antara LSM dan pemerintah. Padahal rakyat cuma butuh lingkungan yang sehat sebagai pemberian Tuhan untuk dinikmati. Bagaimana udara yang sudah dihirup gratis terus tercemar. Hal apa lagi yang bisa dinikmati rakyat jelata negeri ini.
Indonesia yang berada dalam jalur katulistiwa memiliki hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia. Jika puluhan hektar hutan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua setiap bulan terus digunduli tanpa upaya rehabilitasi maka hutan Indonesia mengikuti jejak tragis hutan Ethiopia dan Libanon. Hamparan padang pasir dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah tinggal menjual kembali Sukhoi atau pinjam dana IMF untuk mendatangkan unta jantan dan betina dari Timur Tengah. Nasib… Nasib. KPO/EDISI 65

Read More

Mengubah Sampah Menjadi Uang

Mengubah Sampah Menjadi Uang

By Beny Uleander   Rabu, Juni 30, 2004   Tidak ada komentar:

Kunjungan Ke Redaksi HU Surya Surabaya
Berbagai kota besar di Indonesia seakan menjadi penampung aneka masalah mulai dari kepadatan penduduk, kawasan kumuh hingga pengelolaan sampah. Titik soal sampah adalah kristalisasi dampak limbah industri dan rumah tangga. Selama ini, pemerintah cukup serius memperhatikan masalah sampah dengan menyiapkan TPA (tempat pembuangan akhir) di luar kawasan pemukiman penduduk.
Hanya saja ada kelemahan dalam pengelolaan sampah yang menjadi keprihatinan Dr Ir GN Wididana, M.Agr alias Pak Oles saat berdiskusi dengan jajaran redaksi HU Surya dan pemimpin perusahaan PT Antar Surya, Dwianto Setyawan dan GM Percetakan, Gito Handoyo di kantor redaksi HU Surya, di Surabaya, pekan lalu. Diskusi yang dikemas dalam suasana kekeluargaan itu lebih pada sepak terjang Pak Oles di bidang tanaman obat-obatan, pertanian dan pupuk organik.
Diakuinya, pemerintah menyiapkan anggaran khusus untuk pengelolaan sampah di kota-kota besar, tanpa diimbangi konsep ekologis dan ekonomis yang tepat. Sebab sampah di TPA tiap hari terus menumpuk dan menimbulkan gangguan kesehatan lingkungan. Selain menimbulkan polusi udara, lahan tambak dan persawahan di sekitarnya rusak akibat rembesan air limbah yang mengandung bahan kimia. Memang ada upaya teknis seperti menimbun sampah untuk dijadikan kompos (compossities), membakar dengan mesin insinerator (burning), pembangunan sanitary landfild, dan terakhir yang akan dilaksanakan di Sidoarjo, Surabaya adalah thermal converter (pembakaran tuntas) dengan teknologi Waste Energy System dari Inggris untuk menghasilkan tenaga listrik.
Berbagai upaya teknis itu, kata Pak Oles, amat jauh dari konsep teknologi ramah lingkungan dan cost-nya tinggi. Yang terjadi selama ini, kritiknya, pemerintah menghamburkan uang negara dalam jumlah yang besar untuk mengelola sampah. Kondisi ini kian diperparah kehadiran investor yang menawarkan program pengelolaan sampah hanya sekedar menangkap alokasi dana APBD. ‘’Katanya investor, tetapi mereka datang dengan proposal dan usulan dana yang begitu besar,’’ tandasnya.
Keprihatinan ini mendorong dirinya, pada tahun 1997, merintis pengelolaan sampah di TPA Suwung, Denpasar Selatan pada areal seluas 3 hektar dengan menggunakan Teknologi Effektive Microorganism (EM) yang ekologis dan menghasilkan uang. Ia menilai, praktek adalah sebentuk kesaksian yang kuat ketimbang teori atau ide yang muluk-muluk.
Akhirnya, ia merakit pengalamannya dengan modal keyakinan dan keberanian meski awalnya ada tantangan dan sikap meremehkan dari kalangan eksekutif dan legislatif. Pak Oles bertekad mengubah pola pikir tentang sampah sebagai sumber masalah yang menghabiskan dana ratusan juta rupiah menjadi menjadi pupuk organik meski sempat dituding sebagai pupuk racun tanaman.
Mesin pemilah sampah organik dan anorganik adalah para pemulung. Sampah organik diolah menjadi pupuk organik yang ternyata laris di pasaran. Sebab saat ini ada gerakan untuk kembali ke alam (back to nature) sehingga kehadiran pupuk organik efektif menggusur pupuk pestisida yang mengandung bahan kimia. Penggunaan teknologi EM untuk pengelolaan sampah bermanfaat, menanggulangi kelangkaan pupuk organik, mengatasi problem sampah dan mempunyai nilai ekonomi.
Daya serap pasar Bali terhadap kebutuhan pupuk organik sebulan mencapai 100 ton. Sehari, TPA Suwung roduksi 5 ton pupuk organik. Sistem distribusinya, Pak Oles bekerja sama dengan pemerintah. Usahanya di bidang EM kini berkembang pesat baik dalam dunia pertanian maupun kesehatan, kecantikan dan otomotif dengan Spontan Power-nya. Ia meramu berbagai tanaman obat lewat teknologi EM dan kini sudah ada 26 produk Ramuan Pak Oles yang tersebar di Jakarta, Surabaya, Bandung, Bandar Lampung, Bali, Makasar, NTB serta pembelian tunai dari konsumen Jepang, AS, Jerman, Thailand, Korea dan Malaysia melalui internet. (Beny Uleander/KPO EDISI 61/MINGGU I JULI 2004)

Read More