Kesulitan Modal Bukan Akar Kemerosotan UKM

Wawancara Ir I Gusti Ngurah Adyana (Ketua Inkindo Bali)

Sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997, berbagai perusahaan berskala besar langsung gulung tikar. Sebaliknya sektor riil, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tetap bertahan di tengah keterpurukan ekonomi. Ini bukan berarti UKM sama sekali tak mempunyai masalah.

Fakta di lapangan, banyak UKM juga harus menutup usahanya karena kekurangan modal. Padahal, menurut Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Bali, Ir I Gusti Ngurah Adyana, masalah kesulitan modal usaha bukan akar tunggal kemerosotan dunia UKM di wilayah Bali dan Indonesia pada umumnya. Hanya saja hal itu yang sering muncul ke permukaan. Sesungguhnya masih ada sebuah faktor krusial sekaligus faktor laten yang dihadapi negeri ini sebagai penyebabnya. Ikutilah petikan wawancara berikut ini.

Sekarang banyak industri kecil yang terpaksa gulung tikar karena kesulitan modal. Komentar Anda?

Saya melihat akar keterpurukan sektor riil dan usaha kecil menengah saat ini bukan pada masalah ada tidaknya modal usaha. Faktor kekurangan modal ini seringkali mencuat ke permukaan, padahal bukan sebagai penyebab utama. Hal yang sebenarnya terjadi adalah faktor ketakseimbangan. Konsep keseimbangan ini diabaikan dalam dunia usaha kecil sehingga mereka mau tidak mau harus gulung tikar. Ketakseimbangan ini terjadi juga dalam dimensi hidup sosial.

Maksud Anda soal konsep keseimbangan itu?

Kita harus melihat dengan penalaran logika bahwa krisis ekonomi yang merambat pada krisis multidimensi yang dihadapi bangsa kita saat ini karena penekanan pada bidang politik yang berlebihan dan berat sebelah. Padahal, dimensi politik merupakan salah satu dimensi hidup bernegara. Masih ada dimensi sosial lain yang menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, agama dan adat istiadat. Kalau pembangunan secara menyeluruh dan seimbang di semua aspek kehidupan, krisis ekonomi saat ini bisa diatasi.

Lalu apa hubungannya dengan keterpurukan UKM?

Saya menilai usaha-usaha kecil yang gulung tikar karena tidak memiliki konsep keseimbangan antara produksi dan modal yang dimiliki atau antara manajemen dan daya beli pasar. Sebenarnya, UKM tak perlu bangkrut bila mereka mampu mengelola aset yang dimiliki dengan konsep keseimbangan. Konkritnya, jika modalnya masih kecil, produksinya pun harus sesuai modal yang ada.

Sebenarnya apa yang menjadi dasar pemikiran Anda?

Saya seorang konsultan. Tentu saja pengamatan saya harus secara holistik bukan kasus per kasus. Sebab dunia UKM itu murni dunia bisnis sehingga patokan bisnis yang harus dipakai. Saya berani katakan kita telah melakukan blunder (kesalahan sendiri –Red). Sudah semestinya, prinsip dasar kesimbangan dan solvabilitas perusahaan diperhitungkan dengan cermat. Sebab usaha yang berskala kecil amat sensitif terhadap kondisi perekonomian yang ada.

Artinya, harus ada mekanisme evaluasi kinerja perusahaan?

Ya, saya sependapat. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam sebuah dunia usaha yakni modal usaha, produksi, pasar, manajemen, akuntasi atau pembukuan dan sumber daya manusianya. Modal memang penting tetapi bukan segalanya. Ini kenyataan riil di lapangan. Ada perusahaan yang memiliki modal kecil tetapi tetap berjalan karena prinsip keseimbangan yang dipakai.

Jadi pemberdayaan UKM sebatas mengucurkan dana lunak?

Inilah kekeliruan kita selama ini. Pemerintah perlu melihat bahwa orientasi setiap perusahaan itu berbeda. Ada perusahaan yang lebih mengutamakan prinsip pragmatis materialistis dengan mengejar keuntungan saat ini tanpa mengupayakan usaha memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan mutu produk dan efisiensi kerja karyawan. Perbedaan ini menentukan karakteristik sebuah perusahaan. Karena itu, bantuan modal memang penting tetapi sebelum itu pemerintah harus membuat sebuah diagnosa untuk mengetahui letak kemacetan sebuah UKM. Kalau tak ada pembenahan pada sistem manajemennya, saya yakin industri kecil itu akan bangkrut. Jadi pemerintah perlu melakukan pendampingan, pemberdayaan dan terakhir baru memberikan bantuan modal.

Mengapa pembenahan manajemen perusahaan menjadi target utama dalam upaya pemberdayaan UKM ketimbang bantuan modal?

Kita lihat sendiri kenyataan di lapangan. Memang banyak pengusaha kecil yang kekurangan modal usaha. Tetapi itu bukan halangan utama karena mereka berani meminjam uang di rentenir dengan bunga mencapai 10%. Kita perlu mencari tahu kenapa mereka lari ke rentenir bukan ke bank. Nah, hal ini yang harus diautopsi oleh pemerintah sebelum melangkah lebih jauh dalam upaya pengembangan UKM di Indonesia ini.

Mereka ke rentenir karena bank menetapkan berbagai persyaratan dan agunan yang sulit mereka penuhi?

Saya kira wajar bila bank bersikap demikian, karena bank berorientasi pada keuntungan dan menjaga peredaran uang. Kalau kreditnya macet tentu saja bank itu terancam dilikuidasi oleh Bank Indonesia. Demikian juga soal agunan. Jangan kita berasumsi bahwa sektor riil sukar menerima pinjaman hanya karena tak punya agunan. Sebaliknya kita harus membangun pola atau kerangka berpikir visional bagaimana menata sebuah perusahaan yang benar-benar bank-capable. Jadi di sini harus ada pola pendampingan dari pemerintah yang terarah dan perpijak pada karakteristik perusahaan itu sendiri. Saya yakin bila aspek ini dibenahi bank berani mengucurkan bantuan buat pengusaha di sektor riil.

Langkah apa yang perlu ditempuh pemerintah untuk program pemberdayaan dunia UKM?

Menurut saya, pemerintah perlu mendampingi usaha-usaha kecil dalam hal penataan manajemen perusahaan. Sebenarnya manajemen itu memiliki arti dan pengertian yang luas. Pertama, identifikasi sektor dan sub sektor apa yang dikembangkannya. Apakah kerajinan tangan, barang-barang kesenian, ataukah di bidang pertanian. Dengan ini ada pemetaan usaha yang jelas sekaligus pemerintah bisa memperoleh data base yang lengkap. Kedua, kemampuan perusahaan tersebut meliputi keseuaian antara modal awal dan produksi, antara keuntungan jangka pendek dan beban biaya operasional dan sebagainya. Ketiga, pola informasi atau lebih dikenal kemampuan berkomunikasi. Setiap perusahaan harus mampu membangun komunikasi intens dan terarah dengan perusahaan di sektor yang sama dan membangun jaringan pasar. Apabila ketiga hal ini dibenahi pemerintah maka seuah UKM memiliki bank-capable. Mereka tak perlu lagi mendatangi rentenir.

Berarti selama ini pemerintah tak punya konsep jelas dan terarah dalam pendampingan usaha di sektor riil?

Eh, begini. Pemerintah dalam hal ini Dinas Perkoperasian dan instansi lainnya memang sudah mempunyai konsep pendampingan. Hanya saja, saya lihat selama ini program pendampingan seperti pelatihan dan kursus itu tidak efektif. Kenapa saya katakan begitu. Ya, karena materi pelatihan itu diberikan sama untuk semua perusahaan padahal dari segi orientasi dan kebutuhan setiap perusahaan itu heterogen. Akibatnya, perusahaan sering mengirim wakil-wakilnya yang tak berbobot bahkan buruhnya sendiri di suruh sekedar menghadiri acara pelatihan tersebut. Karena mereka merasa tak ada manfaatnya. Ini khan sama dengan tidak efektif dan buang-buang waktu, biaya dan tenaga.

Bagaimana kebijakan yang strategis dan tepat sasar dalam memberdayakan UKM di masa mendatang?

Pertama, para pelaku usaha harus memiliki semangat juang yang tinggi. Kedua, membuka komunikasi efektif. Artinya, sektor riil yang bergerak di bidang yang sama perlu bekerja sama baik dalam upaya meningkatkan mutu juga dalam hal pendistribusian produk yang dihasilkan. Kalau tak ada kerja sama maka akan timbul persaingan yang tak sehat, harga produk jatuh di pasaran dan tentunya yang rugi ya para pelaku bisnis itu sendiri. Kalau mereka bersatu akan ada kekuatan pasar dan bisa menentukan patokan harga pokok. Ketiga, aspek politik. Politik dalam arti organisasi. Setiap pelaku UKM membuka komunikasi dengan masyarakat selaku konsumen dan langganan. Di sini ada nilai kompetisi. Masing-masing UKM akan saling menimba pengalaman baik dalam hal strategi pemasaran, jaringan, modal dan kualitas produk itu sendiri. Apabila ketiga aspek ini berjalan, saya yakin akan tercipta iklim yang bersinergis.

Khusus perkembangan UKM di Bali?

Saya melihat krisis ekonomi tak menjadi penghalang utama perkembangan UKM di Bali saat ini. Sektor riil di Bali memang berkaitan erat dengan dunia kepariwisataan. Namun ada dua kelompok usaha. Kelompok pertama, berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Mereka menjual produk ke turis mancanegara yang datang ke Pulau Dewata ini. Mereka ini yang terpuruk ketika gelombang masuk wisatawan naik turun. Kelompok kedua, pelaku usaha yang berorientasi pasar luar negeri. Pemasaran produk mereka tidak tergantung pada naik turunnya wisatawan karena pasarnya sudah jelas. Pemerintah tinggal membantu mereka dalam membuka jaringan pemasaran. Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti membuka website di internet. Kedua kelompok ini tetap perlu dibantu pemerintah dengan melihat identifikasi usaha dan karakteristik perusahaannya. Dengan begitu pemerintah bisa tahu sakitnya apa, di mana dan obatnya apa.

Apakah Inkindo mempunyai konsep pembenahan manajemen UKM yang perlu diketahui publik?

Inkindo adalah sebuah lembaga konsultan yang bekerja berdasarkan permintaan para pengguna jasa. Saat ini hampir semua konsultan sudah bergabung dalam Inkindo kecuali konsultan hukum. Kalau pemerintah meminta bantuan Inkindo dalam pemberdayaan UKM, kami siap memberikan masukan mulai dari studi kelayakan sampai dengan pembangunan jaringan pemasaran. Memang saat ini di tingkat pusat, Inkindo melakukan langkah pendampingan UKM secara holistik bekerja sama dengan Satgas BI dan Komite Penanggulangan Kemiskinan. Tahap pertama yang sudah dijalankan adalah TOT (Training of Trainer) buat seorang tenaga konsultan dan tahap kedua di tingkat daerah, TOC (Training of Consultan) bagaimana menjadi KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank). Langkah yang dilakukan adalah memberdayakan UKM dari non bank-capable menjadi bank-capable. Bila ini fokus KKMB bisa menjadi Kerja Keras Membangun Bangsa sebaliknya kalau tidak fokus bisa diplesetkan menjadi Kliang-Klieng Makin Bingung. (Beny Uleander/KPO EDISI 60/MINGGU II JUNI 2004)

Biografi :
Nama: Ir I Gusti Ngurah Adyana
Lahir : Badung, 23 November 1960
Pendidikan: S1 Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana (1987)
Jabatan: Wakil Ketua Inkindo Periode 1997-2002
Sekretaris Umum Lembaga Penganyom Jasa Konstruksi Periode 2003-hingga sekarang
Ketua Inkindo Bali Periode 2002-2006
Alamat : Kompleks Kopertis, Peguyangan Kangin, Ceko Maria, Jl Gutisua No 38, Denpasar
Isteri: Ir AA Isteri Agung
Anak : IGA Angga Wirama
IGA Putra Nandika
IGA Sri Andini