Pemda Bali Siapkan Dana Operasional KKMB

Ketika krisis ekonomi merebak tahun 1997 silam, sektor UKM (usaha kecil menengah), koperasi dan usaha mikro tampil sebagai penyangga perekonomian negara. Meski skala usahanya kecil tetapi jumlahnya yang besar menyebabkan multiflier efec-nya kepada masyarakat begitu signifikan. Namun kesulitan modal usaha menjadi keluhan klasik pelaku UKM. Selain akses yang sulit ke dunia perbankan karena minim informasi, secara umum kelemahan UKM berhubungan dengan bank terletak pada izin usaha, laporan keuangan, proposal kredit dan jaminan.

Menyiasati kendala tersebut, Kantor Bank Indonesia mendukung upaya pengucuran dana kredit bagi para pelaku usaha UKM dengan membentuk Satuan Tugas Pemberdayaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). Diharapkan KKMB menjadi jembatan antara pengusaha mikro dan kecil dengan perbankan sebagai upaya untuk mendorong perbankan dalam pemberdayaan penduduk miskin produktif. KKMB diisi oleh para konsultan/pendamping yang ada di departemen teknis, swasta, lembaga pengembangan swadaya masyarakat dan lembaga penelitian.

Kini kabar gembira bagi KKMB Bali yang mendambakan dukungan dana operasional dari pemerintah daerah bakal terwujud. Menurut, Staf Humas KBI Denpasar, Allan Hudaya, Pemda Bali akan menggulirkan dana APBD Rp 107 juta untuk biaya sosialiasi KKMB di kabupaten/kota se-Bali tahun 2005. Demikian ungkap Allan Hudaya dalam temu dialogis BI Denpasar dengan wartawan ekonomi se-Bali, Sabtu (1/10) lalu, di Hotel Candi Beach Cottage, Candidasa, Karangasem.

Sejak dibentuk beberapa waktu lalu, KKMB Bali sebenarnya telah mendapat pelatihan, bahkan lembaga ini telah melakukan tugasnya sebagai mitra pendamping usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan perbankan. Hanya sayangnya, sejauh ini belum ada laporan atau data resmi berapa UKM binaan yang sudah mendapat bantuan kredit. UKM Yang enggan melapor tentu saja akan sulit mengurus sertifikasi dan akriditasi usahanya.

Berdasarkan laporan Kantor Bank Indonesia (KBI) Denpasar, kucuran kredit UKM di Bali cukup tinggi. Ekspansi ini dibarengi dengan peningkatan kualitas kreditnya. Artinya, kredit yang digunakan untuk modal kerja jumlahnya lebih banyak dibandingkan kredit untuk konsumsi.

KKMB Bali dalam kiprahnya menjunjung profesionalisme menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan mikro (LKM), seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Sedangkan dana operasional KKMB Bali dalam menjalankan tugas mediasi, menurut Agra didapat dari fee yang diterima dari debitur. Fee yang kecil menurut Agra wajar saja mengingat lembaga ini bergerak pada usaha mikro dengan plafon pinjaman di bawah Rp 15 juta.

KBI Denpasar sendiri terus berupaya menggenjot pertumbuhan Bank Perkreditan Rakyat di Bali sebagai salah satu mitra KKMB. Saat ini terdata 143 BPR se-Bali dan terbesar berada di Denpasar dan Badung. Peran BPR untuk mendongkrak perekonomian Bali sangat besar. Dengan menyentuh sektor informal dan formal di pedesaan, diharapkan akan lahir wirausahawan yang mandiri.

Saat ini, ada 14 bank swasta dan BUMN yang mendukung KKMB seperti BNI, Bank Mandiri, BRI, BII, Bank Buana, Lippo Bank, Bank Bukopin, PNM, BCA, BTN, Panin Bank, Bank Danamon, Bank Niaga dan Permata Bank. (Beny Uleander/KPO EDISI 93/November 2005)